Jawa Timur menempati posisi kedua nasional dalam tingkat kejahatan siber. Kondisi ini mendorong DPRD Jawa Timur meminta penguatan literasi digital agar warga tidak mudah menjadi korban.
Data kepolisian mencatat rata-rata 10 hingga 15 laporan kasus masuk dari masyarakat setiap hari. Jumlah tersebut menunjukkan ancaman digital hadir berulang di tengah aktivitas daring yang terus meluas.
Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Soemarjono, menilai situasi ini perlu ditangani dengan serius. Ia meminta seluruh pihak segera memperbaiki kesiapan dalam menghadapi risiko di ruang digital.
“Eskalasi kejahatan siber yang menempatkan Jatim di posisi kedua nasional harus menjadi alarm keras bagi semua pihak untuk segera berbenah,” ujar Soemarjono, Jumat (6/11/2026). Ia menekankan langkah perlindungan warga tidak bisa semata mengandalkan penanganan setelah kasus terjadi.
Modus yang Mengincar Warga
Beragam bentuk kejahatan digital disebut terus membidik masyarakat. Modus yang muncul mencakup penipuan online, judi online, hingga penyalahgunaan data pribadi.
Penggunaan teknologi yang tinggi dapat membuka ruang bagi pelaku untuk menjalankan modus tersebut. Risiko menjadi lebih besar ketika pengguna belum memahami cara menjaga keamanan akun dan data.
Transaksi, penawaran, serta informasi yang ditemui secara daring perlu disikapi dengan lebih teliti. Permintaan data pribadi juga perlu menjadi perhatian karena informasi itu dapat disalahgunakan.
Soemarjono menyampaikan bahwa kerentanan ruang digital berkaitan dengan minimnya pemahaman masyarakat mengenai keamanan siber. Menurutnya, peningkatan akses teknologi harus berjalan seiring dengan peningkatan kesadaran terhadap ancamannya.
“Kasus kejahatan siber di Jawa Timur ini sudah berada di tahap yang mengkhawatirkan dan menempati posisi kedua secara nasional. Ini menunjukkan bahwa ruang digital kita masih rentan dan banyak warga yang menjadi korban penipuan maupun penyalahgunaan teknologi akibat minimnya pemahaman keamanan siber,” jelas legislator asal Pasuruan tersebut.
Edukasi Tidak Boleh Berhenti di Kota
Soemarjono mendorong pemerintah daerah memperluas program edukasi digital secara merata. Program itu dinilai harus menjangkau lapisan masyarakat sampai tingkat akar rumput.
Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memakai layanan berbasis internet. Warga juga perlu memiliki kecakapan mengenali risiko saat menggunakan teknologi sehari-hari.
Edukasi yang lebih luas diharapkan membuat masyarakat tidak gampang terpancing modus penipuan. Pemahaman itu juga dapat membantu warga lebih berhati-hati dalam menjaga akun dan informasi pribadi.
Butuh Kerja Bersama
Pemerintah daerah didorong memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum untuk menangani persoalan ini. Soemarjono menilai penindakan terhadap pelaku tetap penting, tetapi pencegahan melalui edukasi harus berjalan bersamaan.
Pendekatan tersebut diarahkan untuk membangun kewaspadaan yang lebih kuat di tengah masyarakat. Perlindungan data pribadi menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan seiring penggunaan layanan digital yang terus meluas.
Posisi Jawa Timur dalam peringkat nasional menjadi dasar bagi perhatian lintas pihak terhadap keamanan ruang digital. Penanganan penipuan online, judi online, dan penyalahgunaan teknologi memerlukan keterlibatan pemerintah, aparat, serta masyarakat.
