Sulawesi Selatan tercatat sebagai provinsi dengan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) terbesar kesembilan di Indonesia. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan 2.514 pekerja di Sulsel mengalami PHK selama Januari hingga September 2026.
Angka tersebut berbeda dengan catatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel yang menerima laporan 1.157 pekerja terkena PHK dari 24 kabupaten dan kota. Perbedaan data ini menjadi perhatian karena laporan pusat dan daerah belum sepenuhnya menggunakan pembaruan yang sama.
Data Pusat dan Daerah Berbeda
Kepala Disnakertrans Sulsel Jayadi Nas menyebut angka yang tercantum dalam data pemerintah pusat merupakan data lama. Menurut dia, catatan 1.157 pekerja merupakan laporan terbaru yang masuk langsung dari perusahaan maupun pekerja.
"Sebenarnya itu data lama. Data terbaru yang saya terima dari teman-teman kabupaten/kota itu adalah 1.157. Itu yang melapor ke Disnaker," kata Jayadi kepada awak media, Senin (9/11/2026).
Jayadi menilai perbedaan jumlah PHK di Sulawesi Selatan kemungkinan berkaitan dengan proses pembaruan laporan yang belum seragam. Data dari daerah dapat berubah seiring masuknya pelaporan baru dari kabupaten, kota, perusahaan, maupun pekerja.
PHK Tidak Selalu Berarti Menganggur
Disnakertrans Sulsel mengingatkan bahwa kategori PHK tidak seluruhnya menggambarkan pekerja yang kehilangan pekerjaan secara permanen. Status tersebut juga dapat muncul ketika masa kontrak berakhir, pekerja memasuki pensiun, atau seseorang mengundurkan diri untuk pindah ke tempat kerja lain.
"Orang PHK itu jangan dianggap bahwa semua dikeluarkan dari perusahaan. Orang di-PHK juga itu ada karena kontraknya sudah berakhir," ujar Jayadi.
Namun, ia mengakui ada perusahaan yang mengurangi tenaga kerja karena aktivitas usaha melemah. "Ada memang yang di-PHK karena misalnya perusahaannya lagi sepi," katanya.
Sektor dan Tantangan Keterampilan
Berdasarkan laporan yang diterima Disnakertrans Sulsel, sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang PHK terbanyak. Sektor pertambangan dan industri manufaktur juga ikut menyumbang jumlah pekerja yang terdampak.
Perkembangan teknologi turut menjadi tantangan bagi tenaga kerja, terutama pada industri dengan kebutuhan kompetensi khusus. Perusahaan membutuhkan pekerja yang memiliki keterampilan sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan industri.
Jayadi mengatakan industri berteknologi tinggi memerlukan tenaga kerja dengan kemampuan yang lebih tinggi. Kondisi itu membuat peningkatan dan penyesuaian keterampilan menjadi penting bagi pekerja aktif, korban PHK, serta pencari kerja.
Pelatihan dan Perlindungan Hak Pekerja
Disnakertrans Sulsel telah mengirimkan data 1.157 pekerja kepada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Para pekerja tersebut disiapkan untuk mengikuti pelatihan keterampilan yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan.
Program pelatihan itu tidak dipungut biaya dan peserta akan memperoleh uang saku selama pelatihan. "Kami sudah kirim ke Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Nah, itu untuk diberikan pelatihan," ungkap Jayadi.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga merencanakan program peningkatan keterampilan bagi sekitar 24.000 tenaga kerja. Sasaran program mencakup pekerja aktif, korban PHK, pencari kerja, dan terutama lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK.
Selain pelatihan, pemerintah daerah berkoordinasi dengan perusahaan untuk memastikan hak pekerja terdampak dipenuhi. Hak tersebut meliputi pesangon serta akses terhadap program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP.
Secara nasional, jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai 63.789 orang hingga September 2026. Jawa Barat mencatat jumlah tertinggi dengan 13.044 pekerja, disusul Banten sebanyak 7.733 pekerja dan Jawa Timur 6.154 pekerja.
Pemprov Sulsel juga mendorong bursa kerja untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Langkah tersebut diharapkan membantu mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia industri.
