Penasihat hukum Febrie Adriansyah, Patra M Zen, menilai jaksa penuntut umum belum membuktikan dakwaan pemerasan dalam jabatan terhadap kliennya. Penilaian itu disampaikan setelah 11 saksi diperiksa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Menurut Patra, keterangan para saksi yang disampaikan di bawah sumpah belum menunjukkan adanya pemaksaan penyerahan uang oleh Febrie. “Sampai hari ini, menurut hemat kami, JPU belum dapat membuktikan dakwaannya,” kata Patra seusai persidangan.
Ia menekankan bahwa unsur pemerasan dalam jabatan menjadi bagian penting yang harus dibuktikan jaksa dalam perkara tersebut. Ketentuan itu merujuk pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Patra mempertanyakan apakah selama pemeriksaan saksi ada pihak yang menyatakan pernah dipaksa menyerahkan uang kepada Febrie. “Pertanyaannya, dari pemeriksaan pagi hingga sore ini, apakah ada saksi yang menyatakan bahwa dirinya dipaksa menyerahkan uang oleh Pak Febrie, klien kami? Tidak ada,” ujar dia.
Dakwaan terhadap Febrie mencakup dugaan penerimaan uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi sebesar Rp 346,7 miliar dan 440.990 dollar AS. Jaksa membacakan dakwaan itu pada sidang perdana yang berlangsung Rabu (7/10/2026).
Menurut uraian jaksa, penerimaan uang tersebut disebut berlangsung sejak 2020 hingga Juli 2026. Rentang waktu itu disebut terjadi ketika Febrie menjabat Direktur Penyidikan Jampidsus hingga Jampidsus.
Jaksa menyebut total penerimaan yang diduga diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi mencapai Rp 346.743.821.282,00 dan USD 440.990. Salah satu penerimaan yang diuraikan ialah 5 juta dollar Singapura atau sekitar Rp 55 miliar dari pengusaha Tan Kian.
Uang itu disebut diserahkan melalui Ferry dan dikaitkan dengan penanganan perkara dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Selain itu, jaksa mendakwa Febrie menerima saham senilai Rp 14 miliar dari Michael Njoman, Direktur sekaligus pemilik PT Cahaya Baja Sukses.
Penerimaan saham tersebut diduga dilakukan melalui Ferry dengan menggunakan PT Tompotika Mulia Abadi. Jaksa juga menyebut adanya penerimaan Rp 20,6 miliar dari Direktur Utama PT Oktasan Baruna Persada Tria Bellitonito Aturbumi.
Dakwaan turut memuat dugaan penerimaan Rp 60 miliar serta tanah dan/atau bangunan dari Andy Chandra Tan dan Heri Janto. Penerimaan itu disebut dilakukan bersama Don Ritto, Nurman Herin, dan Ferry.
Patra juga menyoroti keterangan saksi Ferry Yanto Hongkiriwang mengenai adanya pihak yang menyuruh. Menurut dia, keterangan tersebut tidak didukung saksi lain yang mendengar, menyaksikan, atau menguatkan pernyataan itu.
“Tidak ada saksi lain yang mendengar. Tidak ada saksi lain yang menyaksikan. Tidak ada saksi lain yang mendukung keterangannya,” kata Patra.
Ia menegaskan pembuktian perkara harus bertumpu pada fakta yang terungkap dalam persidangan guna mencari kebenaran materiil. “Bukan sekadar karang-karang, bukan sekadar cerita, bukan sekadar narasi, tetapi harus dibuktikan di persidangan ini,” tutur dia.
Patra berpandangan, apabila dakwaan pemerasan dalam jabatan tidak terbukti, dakwaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara itu juga gugur. Jaksa menduga uang dan aset dalam perkara ini disamarkan melalui sejumlah rekening, penyertaan modal, pembelian aset, serta penukaran ke mata uang asing.
Atas dakwaan tersebut, Febrie didakwa melanggar Pasal 607 ayat (1) huruf a juncto Pasal 20 ayat (1) huruf c juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Persidangan masih berlanjut dengan agenda pembuktian dari para pihak.
