Pemprov Jabar mengarahkan agar izin pembangunan perumahan tidak diberikan untuk kawasan yang berisiko banjir dan longsor. Kebijakan ini menempatkan keselamatan masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam pengembangan hunian.
Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Herman Suryatman menyampaikan arahan tersebut saat ditemui di Majalengka, Jawa Barat, Minggu. Menurut dia, Gubernur Jawa Barat menegaskan pembangunan di lokasi berbahaya dapat menimbulkan dampak langsung bagi warga.
“Pak Gubernur menyampaikan bahwa bagi perumahan yang ada risiko banjir, ada risiko longsor jangan diberikan izin karena akan berdampak terhadap keselamatan masyarakat,” kata Herman. Pembatasan itu diterapkan bersama penilaian terhadap kesesuaian tata ruang wilayah.
Bukan Penghentian Pembangunan
Pengendalian izin perumahan ini tidak berarti seluruh proyek hunian di Jawa Barat dihentikan. Pemerintah tetap membuka ruang pembangunan pada kawasan yang dinilai aman dari risiko banjir dan longsor.
Herman menjelaskan, kebijakan moratorium perumahan bertujuan mengarahkan pembangunan agar lebih memperhatikan kondisi lingkungan. Langkah tersebut juga dimaksudkan untuk mencegah pengembangan hunian berlangsung di wilayah yang memiliki potensi bencana.
Pemerintah kabupaten dan kota tetap memiliki kewenangan untuk memproses izin perumahan di daerah masing-masing. Kewenangan itu berlaku bagi lokasi yang tidak memiliki risiko banjir maupun longsor dan telah sesuai dengan ketentuan tata ruang.
“Pak Gubernur memberikan koridor saja. Bagi perumahan-perumahan yang tidak ada risiko banjir, risiko longsor, saya kira kabupaten/kota punya otoritas untuk menindaklanjuti,” ujarnya.
Untuk menjadi pedoman pelaksanaan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah menerbitkan surat edaran kepada pemerintah kabupaten dan kota. Surat itu mengatur pengendalian pembangunan perumahan berdasarkan kondisi wilayah masing-masing.
Pengawasan dan Dampak Ekonomi
Pemprov Jabar akan mengawasi penerapan kebijakan tersebut di daerah. Pengawasan dilakukan agar pembangunan berjalan sejalan dengan arahan pemerintah pusat serta ketentuan keselamatan yang berlaku.
Di sisi lain, pemerintah provinsi tetap memandang sektor perumahan sebagai penggerak ekonomi daerah yang penting. Aktivitas pembangunan rumah melibatkan tenaga kerja sekaligus mendukung usaha penyedia bahan bangunan.
Herman memperkirakan pembangunan satu unit rumah dapat melibatkan sedikitnya tiga orang. Angka itu belum mencakup rantai pasok material bangunan yang melibatkan ratusan jenis usaha.
Pengaturan izin berbasis risiko wilayah diharapkan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri perumahan, kelestarian lingkungan, dan perlindungan warga. “Sektor perumahan sektor potensial harus dipacu, tetapi jangan mengorbankan lingkungan, jangan mengorbankan keselamatan masyarakat,” ucap Herman.
