Jawa Timur mendapat alokasi 121 Petugas Haji Daerah untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M. Kuota itu disiapkan untuk mendampingi estimasi 42.051 jemaah haji asal Jatim yang tergabung dalam kloter dari seluruh kabupaten/kota.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberi perhatian khusus terhadap proses pendaftaran dan seleksi petugas tersebut. Ia meminta seluruh tahapan berjalan objektif, transparan, akuntabel, serta non-diskriminatif sesuai Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 78 Tahun 2026.
Dari total kuota yang tersedia, 91 orang ditempatkan pada bidang Pelayanan Umum dan 30 orang pada Pelayanan Kesehatan. Sebanyak 108 orang dialokasikan untuk 38 kabupaten/kota, sedangkan 13 kuota menjadi alokasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Kuota tingkat provinsi mencakup Pelayanan Umum dan Pelayanan Kesehatan dengan pembiayaan dari APBD Jatim. Seluruh biaya pengusulan dan pemberangkatan calon yang diusulkan pemerintah daerah, termasuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, dibebankan pada APBD sesuai ketentuan.
Khofifah menilai Petugas Haji Daerah Jawa Timur memegang peran penting dalam memastikan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan jemaah selama berhaji. Peran itu dinilai semakin krusial bagi jemaah lanjut usia serta jemaah dengan risiko kesehatan tinggi.
“Petugas Haji Daerah harus benar-benar memiliki kapasitas dan komitmen untuk melayani. Yang kita utamakan adalah bagaimana jemaah haji dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, sehat, dan memperoleh pendampingan yang optimal,” pesannya.
Pendaftaran calon PHD dibuka serentak pada 5-10 November 2026. Pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota harus menyampaikan rekomendasi calon paling lambat 10 November 2026 pukul 24.00 WIB.
Setelah itu, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur bersama Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Timur melakukan verifikasi pada 11-13 November 2026. Calon yang lolos verifikasi akan diusulkan mengikuti tes Computer Assisted Test atau CAT pada 14 November 2026.
Pengumuman hasil seleksi dijadwalkan pada 16 November 2026. Khofifah meminta bupati dan wali kota aktif mengawal tahapan tersebut serta memastikan informasi seleksi terbuka bagi masyarakat.
Bidang Pelayanan Umum membutuhkan petugas dengan kemampuan manajerial, komunikasi, dan pelayanan yang baik. Sementara itu, Pelayanan Kesehatan diperuntukkan bagi dokter atau tenaga keperawatan yang memenuhi persyaratan profesi.
Calon peserta wajib berstatus warga negara Indonesia, beragama Islam, sehat, memiliki integritas, berkomitmen melayani, serta mampu menggunakan teknologi digital. Mereka juga harus memenuhi kelengkapan administrasi dan ketentuan pembatasan yang telah ditetapkan.
Dokumen yang diperlukan meliputi KTP, ijazah terakhir, surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah, serta rekomendasi kepala daerah sesuai asal alokasi. Peserta non-ASN juga wajib melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
Untuk Pelayanan Umum, usia pendaftar minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun saat mendaftar dengan pendidikan paling rendah S1 atau sederajat. Calon Pelayanan Kesehatan harus berusia minimal 27 tahun dan maksimal 55 tahun.
“Petugas Haji Daerah bukan sekadar pendamping perjalanan. Mereka adalah pelayan tamu-tamu Allah,” ujar Khofifah.
Pemprov Jawa Timur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat akan terlibat dalam pelaksanaan seleksi bersama Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur. Informasi lebih lanjut tersedia melalui nomor 081933027948 dan 08179673643.
