Pemprov Jateng akan memberikan cashback Rp50.000 setiap hari kepada lima wajib pajak kendaraan bermotor terpilih di tiap Samsat Induk kabupaten dan kota. Program ini berlaku mulai 5 November sampai 31 Desember 2026.
Wajib pajak yang membayar tepat waktu dapat masuk dalam penerima insentif tersebut. Pembayaran yang dilakukan sebelum jatuh tempo juga tetap berpeluang memperoleh cashback.
Program ini menjadi salah satu cara pemerintah provinsi mengajak masyarakat membayar Pajak Kendaraan Bermotor secara lebih disiplin. Dana pajak yang terkumpul diharapkan ikut memperkuat pembiayaan pembangunan di Jawa Tengah.
Insentif Harian Di Samsat Induk
Mekanisme pemberian insentif dilakukan melalui pemilihan lima wajib pajak di masing-masing Samsat Induk kabupaten dan kota. Nominal cashback yang diberikan kepada setiap penerima sebesar Rp50.000.
Pemprov Jateng menempatkan program cashback sebagai pelengkap dari kebijakan insentif pajak yang sudah ada. Diskon PKB diketahui telah berjalan sejak Februari 2026.
Selain menyiapkan insentif, pemerintah provinsi juga terus mengembangkan kemudahan pelayanan pajak. Badan Pengelola Pendapatan Daerah dan Samsat menjadi bagian dari layanan yang ditujukan untuk memudahkan warga memenuhi kewajibannya.
Langkah tersebut diharapkan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak kendaraan. Kepatuhan wajib pajak dinilai penting karena penerimaan daerah berkaitan langsung dengan kapasitas pemerintah menjalankan program pembangunan.
Fleksibilitas Pendapatan Asli Daerah
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menyebut Pendapatan Asli Daerah atau PAD memberi keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam menentukan alokasi anggaran. Dana itu dapat disesuaikan dengan program pemerintah dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Menurut dia, anggaran yang bersumber dari APBN telah memiliki peruntukan yang ditetapkan. Karena itu, ruang pemerintah daerah untuk mengarahkan penggunaan anggaran tersebut tidak selalu luas.
“Kalau pendapatan dari APBN itu sudah di-marking semua, jadi kami agak tidak punya keleluasaan untuk memenuhi tuntutan masyarakat terkait dengan kondisi yang dibutuhkan masyarakat di lapangan,” kata Sumarno. Ia menyampaikan pernyataan itu seusai mengikuti Half Marthon PLN Electric Run 2026 di Indonesia Convention Exhibition BSD, Tangerang, Minggu (8/11/2026).
Sumarno mengatakan PAD dapat dialokasikan lebih leluasa untuk menjawab program pemerintah dan aspirasi warga. “PAD itulah yang memang bisa kita alokasikan lebih leluasa sesuai dengan program dan sesuai dengan harapan dari masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah provinsi mengajak masyarakat memakai fasilitas dan insentif yang telah disediakan, termasuk Cashback PKB. Informasi program itu juga diharapkan dapat diteruskan kepada keluarga, kerabat, dan lingkungan sekitar agar partisipasi pembayaran pajak semakin luas.
