Aliansi buruh Jawa Tengah meminta standar Kebutuhan Hidup Layak atau KHL sebesar minimal Rp3,5 juta dijadikan dasar penetapan upah minimum. Tuntutan itu muncul karena nilai UMP Jawa Tengah yang berada di kisaran Rp2.300.000 dinilai masih jauh dari kebutuhan pekerja.
Perbedaan antara upah minimum dan nilai KHL disebut melampaui Rp1,2 juta setiap bulan. Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jateng, Pratomo Hadinata, mengatakan capaian upah minimum saat ini baru berada pada kisaran 66 persen dari standar KHL.
“Ada gap yang mencapai Rp1,2 juta, kami rasa itu belum menutup kebutuhan dasar para buruh,” kata Pratomo di Kota Semarang, Rabu (4/11/2026). Aliansi buruh menilai kesenjangan itu perlu menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam menyusun kebijakan pengupahan.
Penolakan Indeks Alfa
Kelompok buruh menolak wacana pemakaian indeks Alfa 0,9 dalam formula kenaikan upah. Ketentuan yang mengacu pada PP Nomor 49 Tahun 2025 juga dipandang belum mampu menjawab kebutuhan nyata pekerja.
Menurut Pratomo, aturan pengupahan yang berubah dari PP Nomor 78 Tahun 2015 hingga PP Nomor 36 Tahun 2021 belum menjalankan amanat konstitusi untuk memberikan penghidupan layak. Formula berbasis statistik ekonomi dinilai membuat perkembangan pendapatan buruh tidak sejalan dengan biaya kebutuhan harian.
Aliansi buruh ingin penetapan UMP dan UMK tidak hanya bergantung pada perhitungan ekonomi makro. Mereka mendorong pengembalian formulasi yang menjadikan KHL sebagai acuan langsung.
“Karena itu, kami meninggalkan rumusan-rumusan Alfa tersebut. Harus disesuaikan dengan KHL minimal sebesar Rp3,5 juta,” paparnya. Nilai KHL Jawa Tengah sendiri disebut sebesar Rp3.512.000 dari kajian Dewan Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Ketenagakerjaan.
Intervensi Pemerintah Belum Menutup Selisih
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyediakan sejumlah program untuk membantu menekan pengeluaran buruh. Program tersebut mencakup koperasi buruh, fasilitas daycare, serta angkutan Trans Jateng dan Trans Semarang bertarif Rp1.000.
Fasilitas itu dianggap dapat meringankan sebagian beban pekerja. Meski begitu, aliansi buruh menyatakan kebijakan tersebut belum cukup menutup ketimpangan antara pendapatan dan kebutuhan hidup layak.
Gubernur Ahmad Luthfi menyatakan terbuka terhadap masukan dari buruh demi menjaga hubungan industrial. Pernyataan itu membuka kesempatan pembahasan lebih lanjut mengenai arah penetapan upah di Jawa Tengah.
Desakan Perluasan Upah Sektoral
Aliansi buruh juga meminta cakupan UMSK Jawa Tengah diperluas ke lebih banyak sektor dan wilayah. Saat ini, UMSK baru diterapkan pada 11 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia di lima kabupaten atau kota.
Padahal, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah mencatat sekitar 3.000 perusahaan berskala besar berada di provinsi ini. Perluasan UMSK dipandang penting agar pekerja pada sektor tertentu memperoleh perlindungan upah yang lebih sesuai dengan kondisi kerjanya.
