Pemerintah memastikan dividen Danantara tidak akan dicatat sebagai penerimaan dalam APBN 2026 maupun APBN 2027. Dengan demikian, setoran dividen dari lembaga tersebut belum menjadi komponen pendapatan negara untuk dua tahun anggaran itu.
Penegasan ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta pada Kamis, 8 Oktober 2026. Pemerintah kini menjalankan kerangka APBN 2026 sambil mempersiapkan APBN 2027 tanpa memasukkan dividen Danantara.
Suahasil menyatakan, “Saat ini saya bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Danantara. Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ, tidak tercatat.”
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah belum menempatkan dividen Danantara sebagai sumber penerimaan negara dalam perencanaan anggaran pada periode tersebut. Fokus pemerintah diarahkan pada manfaat ekonomi yang dapat lahir dari pengelolaan aset lembaga itu.
Ukuran Kinerja Tidak Hanya Dividen
Menurut Suahasil, penilaian atas kinerja Danantara tidak hanya bergantung pada besarnya dividen yang masuk ke kas negara. Lembaga itu diharapkan dapat mengoptimalkan aset yang dikelolanya untuk menggerakkan kegiatan ekonomi.
Pengelolaan aset berskala besar dipandang dapat memberi dampak melalui pelaksanaan proyek dan aktivitas produktif. Dampak yang diharapkan mencakup bertambahnya penyerapan tenaga kerja serta peningkatan produksi barang dan jasa.
Dalam konteks ini, tidak tercatatnya dividen bukan berarti peran ekonomi Danantara diabaikan. Pemerintah justru menaruh perhatian pada hasil pengelolaan aset yang dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Danantara diharapkan mampu menggunakan asetnya secara efektif agar aktivitas ekonomi tidak berhenti pada satu proyek saja. Pengelolaan tersebut juga diharapkan membuka keterhubungan dengan investasi dari pihak swasta.
Keterhubungan dengan Investasi Swasta
Pemerintah melihat adanya potensi untuk mempertemukan pengelolaan aset Danantara dengan modal dari sektor swasta. Keterhubungan itu diharapkan dapat memperluas dampak ekonomi yang muncul dari berbagai kegiatan usaha dan pembangunan.
Masuknya investasi swasta dalam kegiatan yang terkait dengan aset Danantara dipandang dapat mendukung produksi barang dan jasa. Pada saat yang sama, aktivitas tersebut diharapkan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat.
Suahasil menekankan bahwa aset besar perlu dikelola untuk membantu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Peran tersebut mencakup penciptaan pekerjaan, penguatan produksi, serta penghubungan aset dengan investasi swasta.
Ia mengatakan, “Bagaimana Danantara yang bekerja lebih keras, Danantara yang bekerja dengan aset yang sedemikian besar kemudian membantu menyelesaikan masalah-masalah di tengah masyarakat, menyerap tenaga kerja, membangun produksi barang dan jasa, mengkonekkan dengan investasi dari pihak swasta dan kemudian mensejahterakan masyarakat Indonesia.”
Dampak Ekonomi Menjadi Perhatian
Arah kebijakan ini menempatkan manfaat ekonomi sebagai salah satu perhatian utama pemerintah terhadap Danantara. Penyerapan tenaga kerja dan peningkatan aktivitas produksi menjadi dampak yang diharapkan dari pengelolaan aset tersebut.
Pemerintah juga memandang kesejahteraan masyarakat dapat didorong melalui kegiatan ekonomi yang tumbuh dari aset yang dikelola. Karena itu, kontribusi Danantara dinilai tidak semata-mata melalui setoran dividen ke APBN.
Dalam APBN 2026 dan APBN 2027, dividen Danantara belum tercatat sebagai penerimaan negara. Pemerintah berharap optimalisasi aset, produksi barang dan jasa, serta kerja sama dengan investasi swasta dapat memberi manfaat ekonomi yang lebih luas.
