Pemerintah memastikan PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI mulai menjadi perantara tunggal ekspor batu bara pada 1 Januari 2027. Namun, perusahaan tambang tidak kehilangan hak untuk menentukan harga bersama pembeli dari luar negeri.
DSI juga akan mencakup ekspor ferroalloy sebagai bagian dari komoditas sumber daya alam strategis. Peran perusahaan ini difokuskan pada pemeriksaan dokumen, bukan menggantikan eksportir sebagai penjual.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan hubungan antara penjual dan pembeli tetap berlangsung seperti biasa. DSI berada di dalam proses perdagangan untuk mengecek dokumen yang dipakai dalam ekspor.
“Seller sama buyer tetap berjalan. Dia (DSI) di tengah ngecek beberapa dokumen terkait dengan apakah under-invoicing atau tidak,” ujar Tri saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (6/11/2026).
Harga Tetap Ditentukan Pelaku Usaha
Kebijakan baru ini tidak membuat DSI mengambil alih pembicaraan harga antara tambang dan pembeli asing. Perusahaan tetap bisa melakukan negosiasi sesuai hubungan komersial yang telah berjalan.
Pemerintah menegaskan posisi DSI tidak mengubah peran dasar masing-masing pihak dalam transaksi. Eksportir tetap menjadi penjual, sedangkan pembeli luar negeri tetap bertransaksi langsung dengan perusahaan.
Fungsi pemeriksaan tersebut ditujukan untuk mencegah under-invoicing atau ketidaksesuaian nilai dalam transaksi ekspor. Pemeriksaan yang lebih terintegrasi diharapkan membantu pengawasan terhadap nilai yang dilaporkan.
Sistem Dokumen Disiapkan Terintegrasi
Untuk mendukung pelaksanaan peran itu, pemerintah menyiapkan Portal DSI yang disebut National Data Intelligence atau NADI. Portal ini akan terhubung dengan sistem kepabeanan dan Indonesia National Single Window.
Pengelolaan dokumen menjadi bagian utama dari tata kelola ekspor melalui DSI. Integrasi tersebut disiapkan untuk memperkuat pemantauan ekspor komoditas strategis tanpa mengganggu transaksi inti pelaku usaha.
Tri menilai pelaku usaha tidak perlu khawatir mekanisme baru ini akan memperlambat ekspor. Kelancaran bisnis antara eksportir dan pembeli tetap menjadi perhatian dalam penerapan kebijakan.
DMO dan DHE Tetap Wajib Dipenuhi
Masuknya DSI dalam alur ekspor tidak mengubah kewajiban eksportir yang sudah berlaku. Ketentuan domestic market obligation atau DMO, pemeriksaan barang, dan pengiriman komoditas tetap harus dijalankan.
Eksportir juga masih wajib memenuhi ketentuan devisa hasil ekspor atau DHE. Pembentukan mekanisme perantara tidak disebut sebagai pengganti terhadap kewajiban tersebut.
Mulai 2027, transaksi ekspor batu bara tetap dijalankan perusahaan dengan mitra pembelinya, sementara dokumennya diperiksa melalui sistem yang disiapkan pemerintah. Pola ini menempatkan pengawasan administrasi dan kebebasan negosiasi harga dalam jalur yang berbeda.
