Badan Pangan Nasional atau Bapanas mencurigai adanya penyelewengan beras SPHP dalam penyaluran sepanjang Oktober 2026. Lembaga ini meminta Satgas Pangan Polri menyelidiki Rumah Pangan Kita atau RPK yang menjadi mitra Perum Bulog.
Kecurigaan muncul karena sejumlah RPK dilaporkan sangat cepat menghabiskan stok, lalu kembali memesan dalam waktu singkat. Bapanas menilai pola pemesanan yang tidak wajar perlu diawasi untuk memastikan beras bersubsidi tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, menyatakan penyaluran SPHP pada penugasan pertama telah terealisasi penuh sebanyak 828 ribu ton dari Maret sampai September. Namun, harga beras di sebagian besar wilayah disebut masih tinggi meski distribusi program sudah masif.
"Penyaluran beras SPHP pada penugasan pertama cukup masif, terealisasi 100 persen atau 828 ribu ton. Namun mengapa harga di sebagian besar wilayah masih tinggi? Kami khawatir masih banyak penyimpangan, salah satunya melalui RPK," ujar Hermawan.
Penyaluran RPK Jadi Perhatian
RPK menjadi salah satu kanal terbesar dalam distribusi beras SPHP. Pada penugasan pertama, penyaluran melalui RPK mencapai 193,8 ribu ton atau 23,42% dari total 828 ribu ton.
Dalam penugasan tambahan yang kembali berjalan sejak Oktober, porsi RPK bahkan menjadi yang terbesar di antara saluran penjualan. Sampai 5 November, realisasi melalui RPK mencapai 46,2 ribu ton atau 29,78% dari total penyaluran 155,3 ribu ton.
Hermawan meminta Bulog segera berkoordinasi dengan Satgas Pangan apabila menemukan pesanan yang mencurigakan. RPK yang mengajukan pesanan di atas perkiraan volume normal disebut perlu mendapat pemantauan khusus.
"Ada beberapa RPK yang dicurigai karena stoknya cepat sekali habis. Belum sepekan sudah habis, lalu memesan lagi. Kami minta Bulog segera berkoordinasi dengan Satgas Pangan apabila menemukan pemesanan yang mencurigakan seperti itu," katanya.
Bapanas juga telah mengirim surat kepada Satgas Pangan Polri di seluruh Indonesia. Langkah itu ditujukan untuk memeriksa RPK mitra Bulog dan menutup peluang penyalahgunaan dalam rantai distribusi.
Dugaan Pengoplosan dan Penjualan Ulang
Bapanas mengkhawatirkan beras SPHP tidak seluruhnya diterima masyarakat, melainkan dioplos lalu dijual ulang sebagai beras premium atau beras komersial. Risiko tersebut dinilai meningkat karena kualitas beras SPHP saat ini tergolong baik dan seluruh pasokannya berasal dari panen petani dalam negeri.
"Kualitas beras SPHP bagus karena merupakan beras lokal. Beras impor yang tersimpan lama sudah tidak ada lagi," jelas Hermawan.
Sejumlah kasus penyalahgunaan telah diungkap aparat dalam waktu berdekatan. Polres Metro Jakarta Timur menemukan 600 ton beras SPHP yang disalahgunakan di dua lokasi di Jakarta Timur pada 28 Oktober 2026.
Dalam kasus itu, pelaku diduga membongkar kemasan asli dan memindahkan isinya ke kemasan lain untuk dijual hingga Rp 17.000 per kg. Bapanas memperkirakan kerugian negara dari praktik tersebut dapat mencapai Rp 3,3 miliar.
Polda NTB pada 29 Oktober 2026 turut mengungkap dua kasus dengan barang bukti 2 ton dan 1,5 ton beras SPHP. Beras itu diduga dioplos, menggunakan merek lain, lalu dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi.
Polres Pasuruan juga menangkap pelaku pengoplosan total 20 ton beras SPHP pada 30 Oktober 2026. Beras yang dibeli dari Gudang Bulog Kebonagung, Malang, diduga dikemas ulang dalam karung polos hijau berukuran 50 kg dan dijual Rp 14.000 sampai Rp 15.000 per kg.
Masyarakat yang menemukan indikasi penyalahgunaan beras SPHP dapat melaporkannya kepada Satgas Pangan Polri setempat atau kanal pengaduan Bapanas. Pengawasan ini diharapkan mencegah program stabilisasi pangan dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi.
