Kanal Lapor Pak Amran menerima 340 pengaduan masyarakat dalam dua minggu. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan setiap laporan akan dikaji, diverifikasi di lapangan, lalu diteruskan kepada aparat penegak hukum bila pelanggaran terbukti.
Pengaduan yang masuk mencakup dugaan penyimpangan dalam perberasan, distribusi pupuk, penyaluran alat dan mesin pertanian atau alsintan, serta program cetak sawah. Pemerintah menempatkan laporan warga sebagai pintu awal untuk menelusuri praktik yang dapat merugikan petani dan konsumen.
“Dua minggu ini masuk 340 laporan. Kami tindak lanjuti. Yang belum masuk dalam laporan, bertobat. Pasti kami kejar,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Minggu (8/11/2026).
Ia menegaskan tidak ada ruang bagi mafia pangan maupun pihak yang menyalahgunakan program pemerintah. Laporan yang memenuhi bukti akan disampaikan kepada kepolisian, kejaksaan, atau aparat penegak hukum terkait sesuai ketentuan.
Fokus pada Tata Niaga Beras
Salah satu perhatian utama berada pada dugaan penyimpangan tata niaga beras, termasuk pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP. Beras SPHP merupakan instrumen pemerintah untuk menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga di masyarakat.
Amran memaparkan sejumlah modus yang diduga digunakan dalam penyimpangan tersebut. Modus itu antara lain membawa beras ke penggilingan untuk digiling ulang, mengganti karung kemasan, hingga membongkar muatan di lokasi tersembunyi guna mengubah kemasan dan identitas produk.
“Laporan kami kaji dulu, begitu benar, verifikasi lapangan, kirim penegak hukum. Jadi, seluruh pedagang beras jangan bermain-main karena kami sudah terima laporannya. Kami verifikasi di lapangan, kalau benar kita tindak tegas,” ujar dia.
Dalam penanganan perkara perberasan, sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam delapan kasus. Kasus tersebut melibatkan 15 merek beras fortifikasi, sementara penindakan atas pelanggaran mutu dan tata niaga beras disebut akan terus berjalan.
Pelaku usaha juga diminta mematuhi ketentuan Harga Eceran Tertinggi atau HET untuk melindungi konsumen. Di sisi lain, Harga Pembelian Pemerintah atau HPP tetap menjadi instrumen untuk menjaga kepentingan petani.
Pelaporan Disertai Lokasi dan Dokumentasi
Selain beras, Kementerian Pertanian menelusuri laporan mengenai distribusi pupuk, bantuan alsintan, dan pelaksanaan cetak sawah. Amran menekankan bantuan pemerintah harus tepat sasaran serta digunakan untuk kepentingan petani, bukan diperjualbelikan atau disalahgunakan.
Masyarakat dapat menyampaikan dugaan penyimpangan melalui kanal Lapor Pak Amran di nomor 0811-1312-312. Pelapor diharapkan menyertakan lokasi kejadian dan dokumentasi pendukung agar proses verifikasi dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.
Amran menjamin identitas pelapor akan dirahasiakan dan dilindungi. “Seluruh yang melapor, nama dan alamat Bapak tidak akan kami munculkan. Anda telah berbuat untuk Negara Republik Indonesia. Kami lindungi dan tidak akan kami sampaikan ke publik,” tutup dia.
