BSU 2026 memberikan total Rp900.000 kepada pekerja dan buruh yang lolos kriteria pemerintah. Nilai bantuan tersebut setara Rp300.000 per bulan selama tiga bulan dan dicairkan dalam satu kali penyaluran.
Besaran upah menjadi salah satu bagian penting dalam penentuan penerima. Batas penghasilan tidak selalu berhenti di Rp3,5 juta karena dapat menyesuaikan standar upah minimum daerah.
Aturan Batas Gaji Penerima
Secara umum, bantuan ditujukan bagi pekerja dengan upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Pengecualian berlaku ketika UMK di suatu kabupaten atau kota lebih tinggi dari nominal tersebut.
Dalam kondisi itu, batas upah penerima mengikuti nilai UMK yang berlaku. Nilainya kemudian dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Daerah yang belum memiliki UMK menggunakan UMP sebagai acuan batas maksimal upah. Ketentuan pembulatan tetap berlaku dalam penggunaan nilai UMP tersebut.
Data penghasilan yang dipakai pemerintah berasal dari laporan terakhir pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Komponen upah itu mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap yang tercatat pada data kepesertaan.
Syarat Yang Harus Dipenuhi
Selain batas gaji, calon penerima wajib merupakan Warga Negara Indonesia dan memiliki NIK. Identitas ini digunakan dalam proses pendataan serta penetapan pekerja yang berhak memperoleh bantuan.
- Memiliki status sebagai Warga Negara Indonesia dan NIK.
- Masih menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
- Memenuhi batas upah sesuai ketentuan nasional atau daerah.
- Bukan ASN, anggota TNI aktif, maupun anggota Polri aktif.
Kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026 menjadi acuan utama dalam proses seleksi. Pekerja perlu memperhatikan kesesuaian status kepesertaan dan data upah yang dilaporkan perusahaan.
Penerima Yang Tidak Termasuk
ASN, anggota TNI aktif, serta anggota Polri aktif tidak berhak menerima program ini. Pembatasan tersebut berlaku sebagai bagian dari ketentuan penerima bantuan subsidi upah.
Pemerintah juga memprioritaskan pekerja atau buruh yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran. Prioritas tersebut dipakai dalam pelaksanaan bantuan bagi pekerja dan buruh.
Aturan Dan Tujuan Penyaluran
Program ini berpedoman pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Aturan tersebut merupakan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 mengenai pedoman subsidi gaji atau upah.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan program ini diarahkan untuk menjaga kondisi ekonomi pekerja. “Kami ingin bantuan ini dapat disalurkan dengan tepat untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh Indonesia agar tetap stabil,” ujar Indah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu, 7 November 2026.
Pekerja dapat memeriksa informasi pelaksanaan melalui bsu.kemnaker.go.id. Layanan Kemnaker juga tersedia melalui nomor 1500 630 untuk informasi lebih lanjut.
