BSU 2026 tidak berlaku untuk ASN, prajurit TNI aktif, dan anggota Polri aktif. Tiga kelompok pekerja tersebut secara tegas masuk daftar pihak yang dikecualikan dari penerima bantuan.
Bantuan Subsidi Upah diberikan sebesar Rp300.000 setiap bulan selama tiga bulan. Pemerintah menyalurkannya sekaligus melalui transfer tunai, sehingga nilai yang diterima mencapai Rp900.000.
Pengecualian ini membuat status pekerjaan perlu diperhatikan sebelum calon penerima mengecek syarat lainnya. Pekerja yang berstatus ASN, TNI aktif, atau Polri aktif tidak dapat memperoleh bantuan tersebut.
Daftar Profesi yang Tidak Masuk Penerima
Kelompok pekerja yang tidak berhak mendapatkan bantuan terdiri atas tiga kategori. Ketiganya adalah:
- ASN atau Aparatur Sipil Negara.
- Prajurit TNI yang masih aktif.
- Anggota Polri yang masih aktif.
Pemerintah juga memprioritaskan pekerja yang tidak menerima Program Keluarga Harapan atau PKH pada tahun anggaran berjalan. Kebijakan ini ditujukan untuk mencegah penumpukan bantuan sosial pada orang yang sama.
Dengan begitu, BSU diarahkan kepada pekerja yang masuk target program. Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan upaya menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli buruh.
Syarat Utama Calon Penerima
Calon penerima harus berstatus sebagai Warga Negara Indonesia. Ketentuan ini dibuktikan melalui Nomor Induk Kependudukan atau NIK.
Pekerja juga wajib tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga periode Agustus 2026. Kepesertaan aktif menjadi salah satu data yang dipakai dalam proses verifikasi penerima.
Selain itu, upah calon penerima dibatasi paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Perhitungan upah mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Batas tersebut dapat berbeda di wilayah dengan UMK lebih tinggi dari Rp3,5 juta. Dalam kondisi itu, batas maksimal upah mengikuti nilai UMK setempat setelah dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Wilayah yang belum menetapkan UMK menggunakan UMP sebagai dasar perhitungan. Mekanisme pembulatan tetap memakai ketentuan yang sama.
Penyaluran program ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Aturan tersebut merupakan perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 dan disertai petunjuk teknis pelaksanaan.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyebut pembatasan dilakukan agar anggaran tepat sasaran. “Kami ingin bantuan ini dapat disalurkan dengan tepat untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh Indonesia agar tetap stabil,” ujar Indah dalam siaran pers.
