Vape didorong untuk ditetapkan haram oleh Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof Hasbullah Thabrany. Usulan itu muncul saat MUI mempercepat pendalaman fatwa mengenai rokok elektrik yang dinilai menjadi masalah sosial.
Hasbullah menilai pelarangan tegas dapat menjadi langkah pencegahan yang lebih aman daripada sekadar pembatasan. Ia menekankan perlunya perlindungan terhadap masyarakat dari potensi bahaya penggunaan rokok elektrik.
Komisi Fatwa MUI belum mengambil keputusan resmi mengenai hukum vape. Tahapan yang berjalan saat ini masih berupa pendalaman masukan dari pakar dan lembaga terkait.
Pengawasan Jadi Sorotan
Dalam diskusi, Hasbullah menyinggung model pengawasan rokok elektrik di Amerika Serikat. Produk tersebut tidak dilarang sepenuhnya, tetapi berada di bawah pengawasan ketat Food and Drug Administration atau FDA.
Ia menilai Indonesia perlu melihat kemampuan aparat dalam menjalankan pengawasan seketat itu. Jika pengawasan tidak kuat, celah peredaran vape dikhawatirkan akan tetap terbuka luas.
“Pertanyaannya apakah kemampuan Polri dan aparat hukum kita sama dengan di Amerika, mampu untuk seketat itu? Kalau tidak, bocornya banyak,” ungkapnya. Atas dasar itu, ia memandang larangan sebagai opsi yang lebih aman.
Menurut Hasbullah, pendekatan pencegahan sejalan dengan prinsip hifzh an-nafs atau menjaga jiwa dalam maqashid syariah. Ia menyebut prinsip tersebut juga searah dengan cara kerja kedokteran pencegahan.
Ia mengutip pelajaran dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir dalam Surah Al-Kahfi ayat 60-82. Dalam kisah itu, tindakan yang tampak merugikan dilakukan untuk menghindari dampak yang lebih besar.
“Mana yang lebih bermanfaat buat umat dan mana yang lebih mudarat?” kata Hasbullah. Pertanyaan itu ia kaitkan dengan perlunya memprioritaskan kesehatan generasi bangsa dalam kebijakan terkait vape.
Hukum Tidak Bergantung Nilai Ekonomi
Hasbullah mengatakan besarnya kegiatan ekonomi di balik suatu produk tidak seharusnya menjadi penentu hukum Islam. Ia membandingkan persoalan itu dengan khamar dan daging babi yang tetap dipandang haram meski memiliki industri.
“Tetap saja hukum itu (haram) kalau menurut saya harusnya tetap tegas. Kalau namanya hukum Islam, ya kalau khamar haram, ya haram. Toh tetap ada industri di sini,” ujar Hasbullah.
Ia menilai hukum agama perlu dibuat secara independen dengan mengutamakan kemaslahatan umat. Pemerintah dan aparat penegak hukum, menurutnya, tetap memiliki peran berbeda dalam pengawasan di lapangan.
Pandangan Hasbullah disampaikan dalam Focus Group Discussion bertema “Permasalahan Vape/Rokok Elektrik (REL)”. Kegiatan yang digelar Komisi Fatwa MUI itu berlangsung di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2026).
Tahapan Kajian MUI
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, menyatakan Komisi Fatwa tengah menindaklanjuti isu vape melalui pendalaman dari berbagai perspektif. Masukan yang terkumpul dari FGD akan menjadi bahan pembahasan berikutnya.
“Komisi Fatwa secara khusus melakukan tindak lanjut yang diawali dengan pendalaman mengenai vape dalam berbagai perspektifnya,” ujar Prof Ni’am. Ia mengatakan belum ada target tanggal untuk penerbitan fatwa tersebut.
Pakar dan perwakilan lembaga dijadwalkan memberikan masukan tertulis setelah FGD. Komisi Fatwa kemudian akan menjalankan kajian keagamaan, pembahasan intensif, penyusunan draf, dan sidang penetapan fatwa.
Sebelumnya, Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III di Padang Panjang pada 2009 telah membahas hukum merokok. Keputusan itu menyatakan merokok haram di tempat umum, bagi anak-anak, wanita hamil, dan pengurus MUI.
