Rindy Natasya mendapat pengawalan dari Kementerian Ketenagakerjaan setelah mengalami kecelakaan kerja di PT Daehyun Bobbin Indonesia, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Insiden saat bekerja itu menyebabkan jari tangan pekerja harian tersebut terputus.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menugaskan pengawas ketenagakerjaan untuk memastikan hak Rindy dipenuhi. Pengawalan dilakukan menyusul kesepakatan antara Rindy dan pihak perusahaan.
Pemantauan Hak Pekerja
Kesepakatan itu dicapai pada 3 November 2026 dengan keterlibatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat Garda Bangsa Reformasi. Yassierli meminta pengawas berkoordinasi dengan dinas setempat dalam memantau pelaksanaan komitmen tersebut.
Langkah itu ditujukan agar kesepakatan tidak sekadar menjadi proses administrasi. Pemerintah ingin kedua pihak menjalankan kewajiban masing-masing sesuai hasil yang telah disepakati.
Hak Rindy yang menjadi perhatian mencakup perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemenuhan hak lain juga perlu disesuaikan dengan kondisi Rindy serta status hubungan kerjanya.
Pengawasan ketenagakerjaan akan menjadi bagian dari pemantauan penanganan kasus ini di tingkat daerah. Dinas Ketenagakerjaan setempat diminta bekerja bersama pengawas dalam mengikuti perkembangan pelaksanaan kesepakatan.
Penanganan Medis dan Pemulihan
Yassierli menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi Rindy setelah kecelakaan tersebut. Ia menekankan pentingnya penanganan medis dan pemulihan kesehatan yang optimal bagi Rindy.
“Saya menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan kerja yang dialami Saudari Rindy Natasya. Kami berharap yang bersangkutan mendapatkan penanganan dan pemulihan kesehatan secara optimal,” ujar Yassierli melalui keterangan resmi, Sabtu (7/11).
Peristiwa yang dialami Rindy juga memunculkan perhatian terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan. Yassierli mengingatkan bahwa pencegahan kecelakaan perlu menjadi budaya kerja, bukan sekadar kewajiban di atas kertas.
“Peristiwa ini juga menjadi perhatian kami agar aspek keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan benar-benar dilaksanakan,” katanya. Perusahaan diminta menjalankan perlindungan pekerja secara nyata dalam kegiatan kerja sehari-hari.
Perhatian dari Gubernur Jawa Barat
Kasus Rindy sebelumnya mendapat respons dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi setelah ia mengaku tidak menerima kompensasi pascakecelakaan. Rindy juga menyebut gajinya tetap dipotong setelah insiden yang membuat jarinya terputus.
Dedi menyampaikan keprihatinannya melalui unggahan di akun Instagram pribadi pada Sabtu (7/11). Ia mengajak Rindy bertemu pada Senin (9/11) untuk membahas penyelesaian persoalan tersebut.
Dedi meminta perusahaan di Jawa Barat memenuhi kewajiban dalam melindungi pekerja dari persoalan kecelakaan kerja. Perlindungan itu mencakup upaya menjaga keselamatan pekerja dan menangani kecelakaan sesuai ketentuan.
“Perusahaan agar memenuhi kewajibannya melindungi seluruh pegawainya dari problem kecelakaan kerja dan memastikan bahwa para pegawainya mendapat perlindungan keselamatan kerja,” ujar Dedi. Pengawalan yang dilakukan pemerintah kini menempatkan pemenuhan hak Rindy dan pelaksanaan standar keselamatan kerja sebagai perhatian utama.
