
Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kini berada dalam penyidikan Bareskrim Polri. Perkara tersebut juga menyoroti dugaan akses ilegal dan penghapusan data elektronik yang diduga dilakukan tanpa kaitan dengan penegakan hukum.
Komjen Pol Asep Safrudin menyebut kegiatan itu diduga berlangsung sejak 2025 hingga Oktober 2026. Selain nomor Presiden, sasaran yang diduga dipantau mencakup pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, serta pengusaha.
Tiga nama yang disebut sebagai tersangka awal adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi. Penyidik kemudian menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka pada Kamis, 5 November 2026.
Penetapan itu dilakukan setelah Slamet Uliandi sebelumnya berstatus saksi. Brigjen Pol Suhermanto menyatakan hasil gelar perkara menyimpulkan unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi terhadap tersangka berinisial SU.
Penyidikan Masih Berjalan
Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pengobatan setelah mengalami stroke. Bareskrim Polri terus menelusuri dugaan penghapusan jejak log yang disebut terjadi pada Oktober 2026 dan pihak-pihak terkait dalam perkara ini.
Peristiwa yang menyeret nama Prabowo menambah daftar kasus pemantauan komunikasi terhadap pemimpin dunia. Dalam beberapa kasus sebelumnya, dugaan penyadapan berkaitan dengan dokumen bocoran, investigasi intelijen, atau temuan otoritas setempat.
SBY Pernah Dipantau Intelijen Australia
Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pernah disebut sebagai target penyadapan intelijen Australia pada 2013. Informasi itu mencuat setelah dokumen rahasia bocoran Edward Snowden diperoleh ABC dan The Guardian.
Dokumen tersebut menyebut aktivitas telepon genggam SBY dipantau selama 15 hari pada Agustus 2009 oleh badan intelijen elektronik Australia. Sembilan orang di lingkungan dekat SBY juga masuk dalam daftar target.
Sejumlah nama pejabat Indonesia turut disebut, antara lain Boediono, Jusuf Kalla, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Menteri Sekretaris Negara. Dokumen berjudul 3G Impact and Update memuat grafik mengenai upaya intelijen Australia menyesuaikan perkembangan jaringan 3G di Indonesia dan Asia Tenggara.
Merkel hingga Hollande
Angela Merkel merupakan tokoh lain yang namanya muncul dalam dokumen WikiLeaks pada 2015. The Guardian melaporkan NSA diduga memantau percakapan telepon mantan Kanselir Jerman itu dan sejumlah penasihatnya selama bertahun-tahun.
WikiLeaks menyebut 125 nomor telepon pejabat tinggi Jerman menjadi target pemantauan jangka panjang. Daftar itu meliputi nomor Merkel, asisten, Kantor Kanselir, serta mesin faks di kantornya.
Dokumen yang dirilis disebut memuat pembicaraan Merkel pada 2009 soal krisis keuangan internasional. Informasi lain mencakup komunikasi mengenai Iran, krisis zona euro, dan nomor Ronald Pofalla yang pernah menjadi kepala staf Merkel.
WikiLeaks juga merilis laporan tentang dugaan pemantauan NSA terhadap komunikasi sejumlah presiden Prancis pada 2015. Presiden Francois Hollande saat itu meresponsnya dengan menggelar rapat darurat bersama pejabat tinggi keamanan negara.
CBS menyebut dokumen yang diterbitkan Liberation dan Mediapart memuat percakapan pejabat di Paris. Topik pembicaraan antara lain kondisi ekonomi Yunani dan hubungan Prancis dengan Jerman.
Rousseff dan Erdogan
Mantan Presiden Brasil Dilma Rousseff disebut menjadi target pemantauan NSA berdasarkan dokumen bocoran Edward Snowden. The Guardian melaporkan pemantauan itu diduga menjangkau telepon Rousseff, kantor kedutaan Brasil, dan perusahaan minyak negara Petrobras.
Rousseff menilai pemantauan itu tidak hanya berkaitan dengan data pribadi warga, melainkan juga informasi perusahaan yang bernilai ekonomi dan strategis. Ia juga menyebut komunikasi perwakilan diplomatik Brasil, termasuk perwakilan tetap di PBB serta kantor Presiden Republik, turut disadap.
Recep Tayyip Erdogan pun pernah menjadi target penyadapan ketika masih menjabat Perdana Menteri Turki sekitar 2013-2014. Kejaksaan Turki menemukan dugaan perangkat sadap tersembunyi di ruang kerja pribadinya, yang disebut disembunyikan di stopkontak listrik bercabang.
Otoritas Turki menduga sejumlah menteri, kepala intelijen negara, dan ribuan orang ikut menjadi sasaran. Pemerintah kemudian menangkap dan mendakwa lebih dari 100 hingga 200 personel kepolisian, jaksa, hakim, dan birokrat dalam insiden tersebut.







