Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto meminta dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto ditangani secara independen dan transparan. Pengusutan itu, menurutnya, harus memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia bagi setiap pihak yang berkaitan dengan perkara.
Mugiyanto menolak praktik penyadapan tanpa dasar hukum yang sah. Ia menegaskan penolakan tersebut berlaku tanpa membedakan siapa yang menjadi target maupun siapa yang diduga melakukannya.
Pernyataan itu disampaikan pada Sabtu (7/11/2026). Ia mengingatkan bahwa hak atas privasi dan kebebasan berkomunikasi dijamin oleh konstitusi.
“Saya mengecam keras praktik penyadapan ilegal, siapa pun yang menjadi sasaran dan siapa pun yang melakukannya. Penyadapan tanpa dasar hukum yang sah merupakan pelanggaran terhadap hak atas privasi dan kebebasan berkomunikasi yang dijamin konstitusi,” kata Mugiyanto.
Risiko Penyalahgunaan Wewenang
Menurut Mugiyanto, negara dapat menggunakan kewenangan penyadapan untuk penegakan hukum dan keamanan. Meski begitu, pelaksanaannya wajib berada dalam batas hukum serta tidak keluar dari tujuan yang dibenarkan.
Ia menilai kewenangan tersebut tidak boleh berubah menjadi alat untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Penggunaan yang menyimpang bisa berdampak langsung terhadap rasa aman masyarakat.
Penyadapan yang disalahgunakan juga berisiko membatasi kebebasan warga menyampaikan pendapat. Selain itu, praktik tersebut dapat membuka ruang intimidasi terhadap masyarakat.
Dalam proses penyidikan, perlindungan hak tidak hanya berlaku bagi korban. Tersangka dan saksi juga perlu mendapat perlindungan yang setara sesuai proses hukum.
Negara diminta menyiapkan mekanisme pemulihan yang efektif apabila penyidik menemukan pelanggaran. Langkah pemulihan penting agar penanganan kasus tidak berhenti hanya pada penetapan pelanggaran.
Aturan Khusus Penyadapan
Mugiyanto mendukung Komisi III DPR RI agar mempercepat pembahasan RUU Penyadapan. Ia melihat Indonesia masih memerlukan aturan khusus untuk mengatur kewenangan penyadapan secara menyeluruh.
Ketentuan penyadapan saat ini tersebar di berbagai undang-undang sektoral. Karena itu, ia menilai perlu ada satu kerangka hukum yang lebih kuat dan komprehensif.
Aturan khusus diperlukan untuk memastikan setiap tindakan penyadapan memiliki dasar hukum yang jelas. Regulasi itu juga perlu memuat prinsip kebutuhan dan proporsionalitas dalam penggunaan kewenangan tersebut.
Pengawasan independen dan akuntabilitas perlu menjadi bagian dari pengaturan baru. Mekanisme pengaduan serta pemulihan bagi korban penyalahgunaan wewenang juga diharapkan masuk dalam regulasi.
Dukungan untuk Kesejahteraan Rakyat
Selain membahas perlindungan privasi, Mugiyanto mengajak masyarakat mendukung upaya Presiden Prabowo meningkatkan kesejahteraan rakyat. Upaya itu disebut dilakukan lewat pembenahan tata kelola perekonomian nasional.
Ia menyatakan agenda kesejahteraan tersebut sejalan dengan cita-cita pendiri bangsa dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Penegakan hukum dan penghormatan HAM, menurutnya, harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Ketika Presiden Prabowo sedang berjuang keras mewujudkan kesejahteraan rakyat, sudah sepatutnya semua pihak memberikan dukungan, bukan justru menikam dari belakang,” ujarnya. Mugiyanto menegaskan fungsi keamanan dan penegakan hukum harus tetap melindungi kepentingan masyarakat serta hak warga negara.
