Partai Golkar menilai kabar dugaan penyadapan terhadap enam hingga tujuh ketua umum partai politik sebagai tanda yang tidak baik bagi demokrasi. Sekjen Golkar M. Sarmuji meminta fakta mengenai kabar tersebut dijelaskan lewat proses hukum yang terbuka.
Sarmuji mengatakan informasi yang beredar menyebut semua ketua umum partai politik, atau setidaknya enam hingga tujuh orang, diduga menjadi sasaran. Ia menempatkan isu itu sebagai persoalan politik sekaligus persoalan perlindungan hak asasi manusia.
“Ya katanya begitu. Katanya semua Ketum Parpol, paling nggak ada 6 atau 7 Ketum Parpol disadap. Tentu ini… ini juga secara politik, ini artinya tanda yang tidak baik untuk sebuah negara demokrasi,” ujar Sarmuji.
Menurut dia, hak asasi manusia harus tetap menjadi perhatian dalam penanganan perkara penyadapan. Penyadapan dapat dilakukan demi kepentingan hukum bila seseorang memiliki kasus, namun penerapannya harus berada dalam batas yang jelas.
Sarmuji secara khusus menegaskan bahwa penyadapan terhadap Kepala Negara tidak bisa ditoleransi. Ia menyebut jabatan presiden memerlukan perlindungan yang tidak boleh dilanggar dengan alasan apa pun.
“Apalagi kita ada Hak Asasi Manusia yang harus kita lindungi ya. Orang disadap itu kalau punya kasus untuk kepentingan hukum, bolehlah disadap. Tapi khusus untuk Presiden, apapun alasannya, tidak boleh ditoleransi menyadap seorang Kepala Negara. Apapun alasannya,” katanya.
Golkar Minta Kasus Dibuka Terang
Golkar menyatakan dukungan kepada kepolisian untuk menuntaskan dugaan penyadapan ilegal terhadap telepon presiden dan sejumlah pejabat negara. Sarmuji menilai masyarakat menunggu penjelasan yang terang mengenai perkara tersebut.
Ia menyebut dugaan penyadapan kepada Kepala Negara dapat membahayakan stabilitas negara. Karena itu, pengungkapan kasus dinilai penting untuk menjawab perhatian publik yang luas.
“Golkar mendukung Polisi mengusut tuntas, membuat kasus, mengungkapkan kasus penyadapan ini secara terang benderang. Karena publik lagi menunggu, ini menjadi perhatian publik yang sangat luas, dan menurut saya penyadapan ilegal apalagi ke Kepala Negara itu sesuatu yang sangat membahayakan dan sebuah pelanggaran yang sangat berat,” ujar Sarmuji di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Perkembangan Penetapan Tersangka
Mabes Polri secara resmi telah menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara penyadapan ilegal terhadap telepon presiden serta sejumlah pejabat negara. Salah satu pihak yang disebut telah ditetapkan sebagai tersangka ialah eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Polri kemudian kembali menetapkan Irjen Pol Slamet Uliandi sebagai tersangka lain. Penetapan tersebut menjadi bagian dari perkembangan pengusutan yang diminta Golkar agar dilakukan sampai tuntas.
Sarmuji juga dimintai tanggapan soal kemungkinan adanya unsur upaya makar dalam perkara ini. Ia menyerahkan sepenuhnya penilaian serta pembuktian unsur itu kepada kepolisian.
“Ya kalau tergantung Polisi. Pak Polisi kalau mengindikasikan makar, ya itu makar. Kan tergantung pembuktiannya ya. Kalau memang itu terbukti makar, ya tentu harus ditindak tegas,” pungkasnya.
Ia berharap perkara ini menjadi pelajaran agar penyadapan terhadap Kepala Negara tidak terjadi lagi pada masa mendatang. Kepolisian diharapkan dapat memastikan seluruh fakta dalam kasus tersebut terungkap sesuai proses hukum.
