Perkara La Rose v. His Majesty the King membuka pengujian terhadap tanggung jawab pemerintah Kanada dalam menghadapi perubahan iklim. Lima belas anak muda menggugat pemerintah federal karena kebijakan pengendalian emisi dinilai belum memadai.
Sidang perkara itu dimulai di Vancouver pada 26 Oktober 2026. Gugatan yang telah berjalan sejak 2019 ini dijadwalkan berlangsung selama empat pekan.
Inti tuntutan penggugat adalah penilaian pengadilan atas kecukupan kebijakan iklim pemerintah. Mereka menilai target pengurangan emisi dan tindakan yang ditempuh negara belum mengikuti rekomendasi sains.
Para penggugat meminta pemerintah diwajibkan menyiapkan rencana pemulihan iklim yang sejalan dengan sains. Permintaan ini membuat pengadilan perlu mempertimbangkan hubungan antara kebijakan negara dan perlindungan hak warga.
Hak Konstitusional dalam Sorotan
Penggugat berargumentasi bahwa respons iklim yang tidak memadai dapat mengancam hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan diri. Hak tersebut dijamin melalui Section 7 Canadian Charter of Rights and Freedoms.
Perkara ini tidak otomatis berarti pemerintah telah dinyatakan lalai. Hingga sidang dimulai, belum ada putusan yang menyatakan pemerintah Kanada bersalah atas tuduhan tersebut.
Meski begitu, persidangan ini penting karena dapat menguji batas kewajiban pemerintah dalam menangani krisis lingkungan. Putusan nantinya juga berpotensi menjadi rujukan bagi tuntutan hukum yang mengaitkan perubahan iklim dengan hak masyarakat.
Ancaman Iklim yang Jadi Latar Gugatan
Gugatan ini muncul di tengah dampak iklim yang disebut telah terasa di banyak wilayah Kanada. Kebakaran hutan, gelombang panas, kekeringan, dan banjir menjadi bagian dari ancaman yang disampaikan para penggugat.
Kebakaran musim panas di dekat Danau Okanagan, British Columbia, ikut menggambarkan kondisi yang mereka soroti. Peristiwa itu menjadi konteks untuk menjelaskan dampak krisis iklim terhadap kehidupan generasi muda.
Dalam perkara ini, penggugat tidak berhenti pada tuntutan pengakuan atas dugaan pelanggaran hak. Mereka juga menuntut langkah kebijakan yang dinilai lebih nyata dan terukur melalui rencana pemulihan iklim.
Gugatan Serupa di Indonesia
Isu pertanggungjawaban pemerintah atas dampak lingkungan juga muncul di Kalimantan Barat. Gugatan warga mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Pontianak pada Oktober 2026.
Menurut Channel News Asia, empat penggugat mengajukan perkara tersebut, termasuk organisasi masyarakat adat AMAN. Mereka menggugat pemerintah yang dinilai lalai mengatasi kebakaran dan dampak kabut asap.
Presiden Prabowo Subianto serta Gubernur Kalimantan Barat masuk dalam 10 pihak tergugat. Para penggugat menilai terdapat kelalaian serius dalam pengendalian kebakaran dan pengawasan pemadaman.
Kabut asap dari kebakaran yang berlangsung berbulan-bulan berdampak pada kesehatan pernapasan, kegiatan sekolah, dan transportasi. Kasus ini menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan dapat dipersoalkan ketika dampaknya langsung mengenai kehidupan masyarakat.
Perkara di Kanada dan Indonesia sama-sama menyoroti tuntutan agar pemerintah tidak hanya menetapkan target penurunan emisi. Pelaksanaan kebijakan melalui tindakan nyata juga menjadi bagian penting dalam perhatian para penggugat.
