Jawa Barat menyumbang sekitar 20,31 persen dari 72.336 tenaga kerja yang melaporkan PHK sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Provinsi ini menjadi wilayah dengan jumlah pekerja terdampak terbanyak berdasarkan domisili tenaga kerja.
Angka tersebut dipublikasikan Kementerian Ketenagakerjaan melalui Satu Data Kemnaker. Pencatatan dilakukan lewat sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP.
Domisili Pekerja Menjadi Dasar Pengelompokan
Posisi Jawa Barat sebagai wilayah tertinggi didasarkan pada alamat domisili tenaga kerja yang melaporkan PHK. Artinya, pengelompokan data tidak dijelaskan berdasarkan lokasi operasional perusahaan.
Kemnaker menyatakan, “Tenaga kerja terkena PHK paling banyak menurut provinsi domisili tenaga kerjanya pada periode ini terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 20,31 persen.” Data yang tersedia tidak menyebutkan rincian jumlah laporan dari daerah lain.
Porsi tersebut memperlihatkan bagian Jawa Barat dalam keseluruhan laporan yang tercatat di JKP. Angka ini tidak dapat dipisahkan dari mekanisme pelaporan dan pengajuan klaim yang berlaku di sistem tersebut.
72.336 Pekerja Melapor ke Sistem JKP
Secara nasional, jumlah tenaga kerja yang melaporkan terkena PHK mencapai 72.336 orang pada Januari hingga Oktober 2026. Kemnaker menempatkan data itu sebagai indikator pekerja terdampak yang dipantau melalui JKP.
Dalam keterangannya, Kemnaker mengatakan, “Pada periode Januari s.d. Oktober 2026 terdapat 72.336 orang tenaga kerja yang melaporkan terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) pada sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).” Catatan tersebut merujuk pada pekerja yang telah menyampaikan laporan ke dalam sistem.
Jumlah laporan PHK pada suatu periode tidak selalu menjadi angka tetap. Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja masih mempunyai waktu untuk mengajukan klaim JKP.
Batas Klaim Membuat Data Terbaru Belum Final
Kemnaker menetapkan batas pengajuan klaim hingga enam bulan sejak tanggal PHK. Ketentuan ini membuat data enam bulan terakhir masih berpeluang mengalami pembaruan.
Perubahan dapat terjadi ketika laporan yang belum masuk atau belum diolah kemudian tercatat dalam sistem. Karena itu, angka dalam publikasi periode terbaru bisa berbeda setelah pembaruan dilakukan.
Kemnaker mengingatkan publik agar tidak membandingkan angka antarperiode secara langsung. Sifat data yang dinamis pada enam bulan terakhir menjadi alasan utama perbedaan tersebut.
“Untuk melihat perkembangan data yang paling akurat, disarankan untuk merujuk pada rilis publikasi terakhir yang telah menyajikan pembaruan data secara rinci per bulan,” terang Kemnaker. Rilis terbaru menjadi acuan untuk melihat perkembangan laporan PHK per bulan dengan data yang telah diperbarui.
