Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto mendorong percepatan pembahasan RUU Penyadapan di Komisi III DPR RI. Baginya, aturan ini dibutuhkan untuk memastikan penyadapan tidak berubah menjadi alat yang mengancam hak warga.
Ia menempatkan pengawasan independen sebagai salah satu unsur penting dalam pengaturan tersebut. Kewenangan negara, menurut Mugiyanto, harus dijalankan secara legal, proporsional, dan bisa dipertanggungjawabkan.
Aturan Terpadu Dinilai Mendesak
Pengaturan penyadapan di Indonesia saat ini belum terkumpul dalam satu undang-undang yang komprehensif. Ketentuannya masih tersebar dalam sejumlah undang-undang sektoral dengan standar pengawasan yang belum terpadu.
Kondisi itu membuat kepastian hukum menjadi isu utama dalam pembahasan RUU Penyadapan. Mugiyanto memandang undang-undang khusus dapat memberi batas yang lebih tegas atas tindakan penyadapan.
Aturan yang utuh juga diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, termasuk seperti yang disebut Mugiyanto dalam kasus LSP. Ia menilai tindakan penyadapan tidak dapat dijalankan tanpa landasan hukum yang jelas.
“Undang-undang tersebut penting untuk memastikan kewenangan penyadapan dijalankan berdasarkan prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, pengawasan independen, dan akuntabilitas,” kata Mugiyanto dalam keterangannya yang dikutip Minggu, 8 November 2026. Lima prinsip itu dinilai perlu hadir dalam setiap penggunaan kewenangan penyadapan.
Jalur Pengaduan bagi Warga
Mugiyanto menyatakan undang-undang nantinya perlu memuat mekanisme pengaduan dan pemulihan yang efektif. Mekanisme tersebut ditujukan bagi warga negara yang menjadi korban jika kewenangan penyadapan disalahgunakan.
Tanpa aturan yang jelas, penyadapan tanpa dasar sah berpotensi melanggar hak atas privasi. Kebebasan berkomunikasi masyarakat juga dapat terancam oleh praktik seperti itu.
Ia turut menyoroti risiko intimidasi yang dapat muncul dari penyadapan ilegal. Karena itu, pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan ketentuan sektoral yang berlaku saat ini.
Dugaan Penyadapan terhadap Presiden
Mugiyanto meminta dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto diusut secara tuntas. Ia menghendaki proses pengusutan berlangsung independen dan transparan.
Menurutnya, penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo melanggar hak konstitusional atas privasi dan kebebasan berkomunikasi. Hal itu juga memperlihatkan pentingnya perlindungan HAM dalam penegakan hukum dan penjagaan keamanan.
“Perlindungan HAM menjadi bagian dari cara negara menjalankan kewenangannya, termasuk dalam penegakan hukum dan menjaga keamanan. Kewenangan negara untuk melindungi masyarakat tidak boleh berubah menjadi instrumen yang mengancam hak-hak masyarakat itu sendiri,” ujarnya.
Mugiyanto juga mengajak semua elemen bangsa mendukung upaya Presiden Prabowo Subianto mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dukungan itu disebut penting dalam pembenahan tata kelola perekonomian nasional yang berlandaskan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
Ia meminta tidak ada pihak yang menyalahgunakan kewenangan atau merusak upaya pemerintah dari dalam. Dalam pandangannya, penggunaan kewenangan negara harus tetap berpihak pada kepentingan rakyat, bukan pribadi atau kelompok tertentu.
