RUU Penyadapan disiapkan untuk memperketat sekaligus memperjelas aturan tindakan penyadapan agar hak warga negara tidak dirampas secara melawan hukum. Komisi III DPR memperkirakan pembahasannya dapat dimulai pada Desember 2026 setelah RUU Perampasan Aset rampung.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan perlindungan dari penyadapan ilegal tidak hanya ditujukan kepada presiden. Perlindungan tersebut juga akan didorong bagi seluruh warga negara Indonesia.
“Memperketat, memperjelas ya. Jangan sampai warga negara dirampas haknya dengan penyadapan yang tidak sesuai dengan hukum,” ungkap Habiburokhman. Ia menyampaikan pandangan itu saat menjelaskan arah pengaturan yang ingin dibangun melalui rancangan undang-undang tersebut.
Habiburokhman juga menyebut kasus penyadapan yang dilakukan eks Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden RI Prabowo Subianto akan menjadi masukan dan pelajaran. Komisi III DPR akan menggunakan hal itu dalam penyusunan aturan terkait penyadapan.
“Kita dorong agar tidak hanya presiden yang apa namanya harus kita lindungi jangan dari penyadapan ilegal, juga, seluruh warga negara Indonesia,” tutur Habiburokhman. Pernyataan tersebut menegaskan perlindungan masyarakat ikut menjadi perhatian dalam pembahasan nanti.
Menunggu Pembahasan Perampasan Aset
Namun, Komisi III DPR belum akan langsung membahas RUU Penyadapan karena fokus kerja masih berada pada RUU Perampasan Aset. Pembahasan rancangan itu ditargetkan selesai pada November 2026.
Habiburokhman menyampaikan agenda tersebut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Ia menilai pembahasan RUU Penyadapan bisa dimulai pada Desember bila agenda perampasan aset telah selesai.
“Setelah Perampasan Aset ini. Jadi, enggak ini kan masih bulan apa, masih bulan November. Bisa di Desember bisa mulai tuh, ya,” ujar Habiburokhman. Perkiraan itu dikaitkan dengan sisa waktu setelah target penyelesaian agenda utama komisi.
Setelah RUU Perampasan Aset, Komisi III DPR tidak hanya menjadwalkan pembahasan aturan penyadapan. Dua rancangan lain yang akan diteruskan ialah RUU Jabatan Hakim dan RUU Advokat.
“Jadi Perampasan Aset ini kita full, habis itu baru ya, tiga undang-undang itu kita gas,” kata Habiburokhman. Ketiga rancangan itu disebut akan digarap dalam periode berjalan.
Masuk Prioritas Legislasi
RUU Penyadapan telah tercantum dalam Prolegnas Prioritas 2026. Dengan status tersebut, DPR menargetkan rancangan undang-undang ini dapat disahkan pada tahun yang sama.
Habiburokhman kembali menyebut tiga agenda lanjutan yang akan didorong oleh Komisi III DPR. “Gas besok itu undang-undang Jabatan Hakim, undang-undang Advokat, dan undang-undang Penyadapan. Jadi 3 undang-undang itu akan kita gas juga di apa namanya, di periode ini, ya,” ucap dia.
Jadwal pembahasan RUU Penyadapan dengan demikian bergantung pada tuntasnya RUU Perampasan Aset. Setelah itu, pengaturan mengenai batas dan perlindungan hukum dalam tindakan penyadapan akan masuk agenda Komisi III DPR.
