Najib Razak resmi meninggalkan Penjara Kajang pada Jumat, 6 November 2026, setelah denda 50 juta ringgit dilunasi. Pelunasan itu menjadi syarat agar mantan perdana menteri Malaysia tersebut menjalani sisa hukumannya sebagai tahanan rumah.
UMNO membayar denda itu kepada Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur pada pagi hari. Partai politik yang sebelumnya dipimpin Najib tersebut menyebut nilai pembayaran sekitar Rp 222 miliar.
“UMNO telah menyelesaikan seluruh proses pembayaran kepada Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur pagi ini,” demikian pernyataan UMNO. Partai itu juga menutup rekening khusus Dana Solidaritas Najib Razak yang sebelumnya menerima sumbangan masyarakat.
Dana solidaritas tersebut dibuat untuk membantu pelunasan denda Najib. Setelah kewajiban itu dituntaskan, rekening khusus tersebut tidak lagi dibuka.
Ahmad Lutfi Azhar selaku penasihat Najib mengonfirmasi pembayaran sudah dilakukan. Farhan Shafee, pengacara Najib, menyatakan pihaknya menerima dokumen yang diperlukan untuk memindahkan Najib dari penjara.
Seorang wartawan AFP melihat Najib di dalam mobil perak saat kendaraan itu meninggalkan kompleks Penjara Kajang. Mobil tersebut diikuti sejumlah kendaraan lain pada Jumat.
Pengamanan Di Kediaman
Polisi menutup ruas jalan menuju kediaman Najib di kawasan elite. Pita polisi kuning dan kerucut lalu lintas dipasang di lokasi itu.
Petugas juga menyiapkan mobil patroli, kendaraan operasional, dan dua tenda. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan kerumunan saat Najib dipindahkan.
Status tahanan rumah Najib berawal dari pengampunan bersyarat yang diberikan Raja Malaysia Sultan Ibrahim pada September 2026. Pengampunan itu tidak membatalkan seluruh proses hukum yang masih dihadapi Najib.
Najib sebelumnya sempat mengajukan permohonan untuk menjalani tahanan rumah, tetapi hakim Malaysia menolaknya pada akhir 2025. Pengampunan bersyarat kemudian membuka kemungkinan perpindahan status hukuman dengan syarat denda dibayar.
Hukuman SRC International
Najib menjalani hukuman dalam perkara SRC International Sdn Bhd, anak perusahaan 1MDB. Pada Juli 2020, ia pertama kali dijatuhi pidana 12 tahun penjara dalam perkara penggelapan dana perusahaan tersebut.
Dewan Pengampunan lalu mengurangi masa hukumannya menjadi enam tahun. Denda dalam perkara itu juga dipangkas menjadi 50 juta ringgit.
Masa hukuman Najib dalam perkara SRC International dijadwalkan selesai pada Agustus 2028. Sesudah itu, ia masih harus menghadapi konsekuensi dari perkara 1MDB lain yang belum tuntas.
Beberapa hari setelah permohonan tahanan rumah ditolak pada Desember 2025, Najib dijatuhi hukuman tambahan 15 tahun penjara dalam persidangan terpisah terkait 1MDB. Pengadilan juga mengenakan denda 11,4 miliar ringgit atau sekitar Rp 50 triliun.
Najib mengajukan banding atas putusan tambahan tersebut. Hukuman 15 tahun itu baru mulai dijalankan setelah pidana enam tahun dalam perkara SRC International berakhir.
Skandal 1MDB turut menjadi titik balik karier politik Najib setelah ia kehilangan kekuasaan pada pemilihan umum 2018. Jaksa menuduh dana investasi negara itu dialihkan melalui perusahaan cangkang dan transaksi rumit, dengan Jho Low disebut sebagai tokoh penting dalam skema tersebut.
