Najib Razak belum dipindahkan dari penjara meski Raja Malaysia Sultan Ibrahim telah menegaskan kejelasan perintah tahanan rumahnya. Kejaksaan Agung Malaysia memilih menangguhkan pemindahan sambil meminta kepastian mengenai pelaksanaan pengampunan bersyarat.
Keputusan itu memicu ketegangan antara istana dan lembaga penuntutan. Sultan Ibrahim menyatakan seluruh persyaratan dalam perintah pengampunan bersyarat telah dipenuhi.
Raja menilai tidak ada ruang untuk kebingungan dalam memahami perintah tersebut. Ia memperingatkan bahwa penundaan pembebasan Najib dari penjara bisa dianggap sebagai penolakan terhadap perintah kerajaan.
“Mengingat semua persyaratan dalam perintah pengampunan bersyarat telah dipenuhi, argumen apa pun yang mempertanyakan perintah tersebut mengarah pada penolakan perintah Yang Mulia Raja,” kata Raja. Pernyataan itu menegaskan posisi istana di tengah perdebatan mengenai teknis pelaksanaan tahanan rumah.
Penahanan Tetap Dipertahankan
Kejaksaan Agung menyatakan status penahanan Najib akan tetap dipertahankan di tempat penahanannya saat ini. Menurut lembaga tersebut, langkah sementara ini dilakukan berdasarkan kewenangan dan instruksi dari otoritas terkait.
Penangguhan disebut diperlukan agar tidak terjadi konflik dalam penerapan perintah yang berlaku. Kejaksaan Agung juga ingin memastikan tidak ada hukuman yang dijalankan secara melawan hukum.
Lembaga itu menegaskan penundaan tersebut tidak bertujuan menentang wewenang Raja. Setelah pernyataan Sultan Ibrahim keluar, Kantor Perdana Menteri mengonfirmasi Jaksa Agung meminta audiensi dengan Raja untuk memohon pengampunan.
Jaksa Agung disebut menyatakan niat untuk mematuhi perintah tersebut. Namun, ia tetap memandang pertanyaan hukum yang muncul hanya dapat diputuskan melalui pengadilan.
Pengacara Minta Pemindahan Segera
Farhan Shafee selaku pengacara Najib menyebut tidak ada dasar untuk memperpanjang penahanan kliennya di penjara. Ia meminta pihak berwenang segera memindahkan Najib ke rumahnya di Jalan Langgak Duta.
“Mereka harus segera memindahkannya ke kediamannya di Jalan Langgak Duta untuk menjalani tahanan rumah, seperti yang diperintahkan Yang Mulia,” ujar Farhan. Najib yang berusia 73 tahun dipenjara atas keterlibatannya dalam skandal 1MDB.
Hukuman dan Perkara Lain
Jaksa menyatakan Najib menyalahgunakan jabatan sebagai perdana menteri, menteri keuangan, dan ketua dewan penasihat 1MDB. Dana besar disebut dialirkan ke rekening pribadinya melalui penyalahgunaan posisi tersebut.
Ia menerima hukuman 12 tahun penjara pada Juli 2020 atas penyelewengan dana dari bekas anak perusahaan 1MDB. Dewan pengampunan lalu mengurangi hukuman menjadi enam tahun serta memangkas denda menjadi 50 juta ringgit atau Rp 222,76 miliar.
Pada September 2026, Sultan Ibrahim memberikan pengampunan bersyarat untuk menjalani sisa masa pidana di rumah dengan syarat membayar denda 12 juta dollar AS atau Rp 217,17 miliar. Masa hukuman enam tahun itu dijadwalkan berakhir pada Agustus 2028.
Najib juga dijatuhi hukuman tambahan 15 tahun penjara dan denda 11,4 miliar ringgit atau Rp 50,8 triliun dalam persidangan 1MDB terpisah. Putusan tersebut masih dalam tahap banding dan baru dihitung setelah masa hukuman enam tahun berakhir.
