Departemen Kehakiman AS mengusut skema mahasiswa hantu yang diduga menguras bantuan biaya kuliah federal lebih dari 200 juta dollar AS, atau sekitar Rp 3,6 triliun. Identitas palsu itu diduga dibuat tampak aktif di kampus dengan bantuan teknologi AI.
Lima orang kini menghadapi tuntutan pidana setelah perkara tersebut diumumkan pada Kamis, 29 Oktober 2026. Penindakan ini merupakan hasil pertama dari Operation Ghostbusters, penyelidikan nasional terhadap penyalahgunaan bantuan pendidikan pemerintah.
Modus utamanya berawal dari pencurian data pribadi warga AS. Data itu dipakai untuk mendaftarkan orang yang sebenarnya tidak kuliah sebagai mahasiswa di berbagai perguruan tinggi.
Korban dalam skema ini sering kali hanya lulus sekolah menengah atas dan tidak pernah menempuh pendidikan tinggi. Nama mereka dapat muncul di kampus yang lokasinya ratusan kilometer dari rumah mereka.
Rekayasa Aktivitas Perkuliahan
Departemen Kehakiman AS menyebut AI dipakai untuk memasukkan mahasiswa palsu ke kelas. Cara ini diduga membuat sistem melihat identitas tersebut seolah benar-benar mengikuti kegiatan akademik.
Pelaku juga diduga memakai AI untuk mengisi formulir pendaftaran dan mengerjakan tugas kuliah. Selain itu, ada dugaan pembayaran kepada orang untuk hadir di kelas virtual agar profil mahasiswa palsu terlihat meyakinkan.
Mahasiswa hantu tidak menjalani pendidikan sebagaimana mahasiswa pada umumnya. Mereka hanya menjadi identitas administratif yang dipakai agar bantuan pemerintah dapat dicairkan.
Setelah bantuan turun, kampus mengambil dana untuk biaya pendidikan. Sisa dana kemudian diduga dialihkan ke rekening yang dibuka atas nama pihak lain.
Jejak Dana Sampai ke Kenya
Perantara diduga memindahkan dana tersebut ke luar negeri, dengan sejumlah pihak yang disebut dalam penyelidikan merupakan warga negara Kenya. Salah satu terdakwa di Virginia disebut menerima lebih dari 700 setoran sisa dana bantuan senilai sekitar 1,44 juta dollar AS, atau sekitar Rp 25,9 miliar.
Penyidik menyatakan sedikitnya 1,3 juta dollar AS, atau sekitar Rp 23,4 miliar, ditransfer ke rekening di AS dan Kenya. Tiga perantara lain di New Jersey diduga menerima lebih dari 1 juta dollar AS, atau sekitar Rp 18 miliar.
Uang yang diterima dari New Jersey disebut dikirim kepada rekan di Kenya yang terkait dengan perusahaan yang mengaku menjalankan bisnis safari. Terdakwa kelima di Nebraska didakwa menyimpan 30 persen hasil penipuan lalu mengirim sisanya ke Kenya.
Penyidik turut menyita aset kripto senilai lebih dari 750.000 dollar AS, atau sekitar Rp 13,5 miliar, dari akun seorang warga Kenya. Departemen Kehakiman AS menyebutnya sebagai penyitaan pertama di luar negeri bagi divisi penegakan penipuannya.
Ratusan Ribu Akun Berpotensi Palsu
Pada September hingga Oktober 2026, penyidik menemukan 830.840 FSA ID yang berpotensi palsu. Identitas untuk masuk ke sistem bantuan mahasiswa itu terkait dengan dana hampir 130 juta dollar AS, atau sekitar Rp 2,34 triliun.
FBI sejauh ini menghitung kerugian lebih dari 32 juta dollar AS, atau sekitar Rp 576 miliar, dari perkara yang telah ditemukan. Lebih dari 40 perkara masih diperiksa oleh 26 kantor lapangan FBI.
Kementerian Pendidikan AS sudah memperketat pemeriksaan identitas dalam FAFSA sejak 26 April 2026. Pemohon yang dinilai berisiko tinggi wajib melalui pemeriksaan kamera langsung dan memperlihatkan satu identitas resmi.
Dokumen yang bisa dipakai dalam pemeriksaan itu antara lain SIM atau paspor. Pemohon yang tidak lolos harus menghubungi kantor bantuan keuangan kampus untuk menjalani verifikasi identitas.
Pemeriksaan kamera wajib dilakukan lewat ponsel atau tablet. Kelompok advokasi mahasiswa dan asosiasi bantuan keuangan sebelumnya mengingatkan bahwa aturan tambahan ini dapat meningkatkan beban administrasi serta menyulitkan pemohon yang sah.
Wakil Menteri Pendidikan AS Nicholas Kent menyatakan kementeriannya telah menyelamatkan lebih dari 2 miliar dollar AS, atau sekitar Rp 36 triliun, dari upaya pencurian bantuan. Aparat masih menelusuri penggunaan identitas curian dan AI dalam pengajuan bantuan kuliah federal.
