China resmi mengesahkan undang-undang antikorupsi lintas negara yang memberi kewajiban baru kepada perusahaan China di luar negeri. Perusahaan yang menjalankan bisnis lintas batas harus membentuk fungsi kepatuhan antikorupsi.
Xinhua melaporkan pengesahan aturan tersebut pada Jumat, 6 November 2026. Ketentuan itu mengaitkan kegiatan usaha luar negeri dengan tanggung jawab langsung untuk mencegah korupsi.
Pelaksanaan fungsi kepatuhan tidak akan memakai pola yang sama untuk semua perusahaan. Aturan itu mempertimbangkan ukuran perusahaan, karakter kegiatan bisnis, dan tingkat risiko korupsi yang dihadapi.
Kepatuhan Tidak Dibuat Seragam
Perusahaan dengan ukuran dan kegiatan usaha yang berbeda dapat menjalankan fungsi kepatuhan dengan penyesuaian masing-masing. Risiko korupsi yang muncul dalam kegiatan bisnis juga menjadi unsur penting dalam penerapannya.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban antikorupsi diarahkan pada kondisi nyata tiap perusahaan. Namun, semua perusahaan China yang berbisnis lintas negara tetap menjadi pihak yang terkena kewajiban langsung.
Undang-undang baru ini tidak hanya menyoroti tata kelola perusahaan. Aturan tersebut juga dirancang untuk memperkuat kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi.
China memasukkan perlindungan kedaulatan dan keamanan negara sebagai salah satu tujuan aturan itu. Penanganan kasus korupsi yang melibatkan lebih dari satu negara pun berada dalam kerangka kepentingan hukum dan keamanan China.
Kerja Sama Global dan Perlindungan Data
Rancangan undang-undang diperluas melalui revisi pada November 2026. Revisi itu menambahkan ketentuan untuk mendukung sistem kerja sama pemberantasan korupsi global yang lebih adil.
Aturan tersebut juga memperketat ketentuan kerahasiaan dalam penyelidikan. Penyidik wajib menjaga informasi yang diperoleh selama menangani perkara terkait.
Informasi yang harus dilindungi mencakup rahasia negara, rahasia bisnis, dan data pribadi. Kewajiban ini menjadi bagian dari perluasan cakupan pengaturan dalam undang-undang baru.
Pembahasan rancangan aturan telah dilakukan melalui beberapa tahap. Menurut Xinhua, rancangan undang-undang itu sebelumnya sudah dibahas pada Agustus 2025.
Penegakan Hukum Antarnegara
Pengesahan aturan berlangsung setelah Li Xi, pejabat tinggi antikorupsi China, menyoroti kebutuhan aturan khusus bagi korupsi lintas negara. Pernyataan itu muncul sehari sebelum Xinhua mengabarkan pengesahan undang-undang tersebut.
Dalam artikel People’s Daily pada Kamis, 5 November, Li Xi menyerukan penguatan upaya pengejaran buronan korupsi. Ia juga meminta pencegahan pelarian dan pengembalian aset yang diperoleh secara ilegal.
Li Xi turut menekankan perlunya penegakan hukum yang lebih kuat terhadap perkara korupsi melibatkan lebih dari satu negara. Pernyataan tersebut memperlihatkan fokus China terhadap pelaku dan aset yang terkait perkara di luar wilayah nasional.
Melalui undang-undang ini, China menyatukan pengaturan kerja sama internasional, perlindungan informasi penyelidikan, dan kepatuhan perusahaan. Ruang lingkup itu memperluas cara negara tersebut menangani korupsi yang melintasi batas negara.
