Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan Satya JKN Awards 2026 pada kategori Kota Paling Berkomitmen dalam Mendukung Kepatuhan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Penghargaan itu mengakui upaya kota ini dalam mendorong perusahaan memberi perlindungan kesehatan kepada pekerjanya.
Cakupan kepesertaan JKN di Surabaya telah berada di angka 99 persen. Keaktifan pesertanya pun tercatat hampir mencapai 90 persen.
Agus Hebi Djuliantoro, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya, menerima penghargaan tersebut untuk mewakili Wali Kota Eri Cahyadi. Ia menyatakan capaian itu terkait dengan komitmen pemerintah kota mendorong kepesertaan seluruh pekerja penerima upah.
“Satya JKN ini adalah penghargaan untuk Kota Surabaya atas komitmen kami dalam mendorong perusahaan agar mengikutsertakan seluruh pekerja penerima upah ke dalam program JKN. Di Surabaya, persentase keikutsertaan pekerja ini ternyata yang paling tinggi,” ujar Agus Hebi.
Semua Kelompok Pekerja Jadi Sasaran
Pengawasan Pemkot Surabaya tidak hanya diarahkan kepada pekerja penuh waktu. Pekerja paruh waktu serta pekerja dengan pola bagi hasil juga perlu didaftarkan perusahaan ke JKN.
Langkah itu dijalankan karena kewajiban kepesertaan jaminan kesehatan berlaku bagi perusahaan. Agus Hebi mengatakan aturan juga mengatur sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan.
“Undang-undangnya jelas, jika perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan, itu ada sanksi pidananya. Berdasarkan aturan tersebut, kami secara proaktif melayangkan surat ke perusahaan-perusahaan agar mendaftarkan seluruh karyawannya ke JKN,” ujar Hebi.
Pemerintah kota mengirimkan surat kepada perusahaan sebagai bagian dari langkah pengawasan kepatuhan. Cara ini dipakai untuk memastikan pendaftaran pekerja tidak hanya mencakup sebagian tenaga kerja.
Regulasi dan Tindak Lanjut
Penilaian Satya JKN Awards mencakup penerbitan regulasi daerah yang mendukung kepatuhan JKN. Selain itu, pelaksanaan aturan secara efektif serta tindak lanjut yang konsisten juga diperhitungkan.
- Regulasi daerah yang mendukung kepatuhan JKN.
- Implementasi regulasi yang berjalan efektif.
- Tindak lanjut konsisten mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013.
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 menjadi salah satu landasan pemerintah daerah untuk mendorong perusahaan memenuhi kewajiban jaminan sosial kesehatan. Pengawalan regulasi ini disebut ikut mendukung capaian Surabaya.
Eri Cahyadi mengatakan penghargaan tersebut bukan sekadar bentuk apresiasi. Ia melihatnya sebagai hasil dedikasi, inovasi, dan kerja keras seluruh unsur dalam ekosistem Kota Surabaya.
“Penghargaan ini bukan sekadar apresiasi, melainkan bukti nyata dari dedikasi, inovasi, dan kerja keras bersama dari seluruh elemen ekosistem yang ada di Kota Surabaya,” ujar Eri Cahyadi, Kamis (5/11). Ia meminta sinergi lintas sektor terus diperkuat demi perlindungan hak dasar pekerja.
Menurut Eri, perlindungan itu berkaitan dengan kesehatan serta keselamatan kerja. Tujuan akhirnya ialah membangun lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi pekerja di Surabaya.
Kelompok yang masih berada di luar cakupan umumnya merupakan warga mandiri atau bukan penerima upah yang keaktifannya sedang diverifikasi. Pemkot Surabaya akan mengoptimalkan peran perusahaan melalui program tanggung jawab sosial untuk mengejar cakupan kesehatan semesta 100 persen.
“Harapan kami jelas, bisa mencapai 100 persen dengan konsisten menjalankan regulasi dan pendekatan kepada seluruh pelaku usaha di Surabaya,” pungkas Hebi. Pendekatan kepada pelaku usaha tetap dipertahankan untuk meningkatkan kepesertaan JKN.
