Pemilu Selandia Baru membuka peluang besar bagi partai kecil untuk menentukan pemerintahan berikutnya. Tidak ada partai yang diperkirakan mampu meraih mayoritas kursi parlemen secara mandiri.
Penghitungan suara dimulai pada Sabtu, 7 November 2026, saat persaingan antara kubu pemerintah dan oposisi berlangsung sangat rapat. Situasi ini membuat pembentukan koalisi menjadi bagian paling penting setelah hasil resmi keluar.
Perhatian tertuju pada Opportunity Party, partai tengah yang mengalami peningkatan dukungan menjelang pemilu. Jajak pendapat menunjukkan dukungannya berada di atas 5 persen.
Angka 5 persen punya arti besar dalam sistem pemilu Selandia Baru. Partai yang melewati ambang tersebut dapat memperoleh kursi parlemen tanpa harus memenangkan kursi daerah pemilihan.
Opportunity Party dipimpin Qiulae Wong, mantan konsultan KPMG. Ia menawarkan pendekatan politik yang lebih ramah dan tidak konfrontatif bagi pemilih yang mulai lelah dengan persaingan dua kekuatan besar.
Wong menyatakan partainya terbuka untuk bekerja sama dengan Partai Nasional maupun Partai Buruh apabila masuk parlemen. Sikap itu membuat partainya berpotensi punya posisi tawar dalam negosiasi koalisi.
“Saya pikir warga Selandia Baru benar-benar lelah dengan saling mengejek, pertengkaran, dan upaya mencari keuntungan politik,” kata Wong kepada AFP. “Mereka menginginkan sesuatu yang berbeda, dan benar-benar ingin memiliki harapan serta optimisme untuk masa depan.”
Profesor Victoria University of Wellington David Capie menilai dukungan kepada Wong naik karena ada kejenuhan terhadap dua partai besar. Menurutnya, sebagian pemilih melihat Opportunity Party sebagai tempat menaruh harapan politik.
Sistem Dua Suara
Selandia Baru memakai sistem mixed-member proportional representation atau MMP. Pemilih mendapat dua suara, yaitu untuk partai secara nasional dan untuk kandidat di daerah pemilihan.
Sistem tersebut membuat kekuatan parlemen tidak hanya ditentukan oleh pemenang kursi daerah. Perolehan suara partai secara nasional juga dapat mengubah peta jumlah kursi dan kebutuhan koalisi.
Jajak pendapat terakhir yang dirilis Jumat menempatkan Partai Buruh pada 30 persen. Partai itu sedikit unggul dari Partai Nasional, tetapi jaraknya belum cukup untuk memastikan pemerintahan baru.
Partai Buruh dipimpin mantan perdana menteri Chris Hipkins. Partai tengah-kiri itu berusaha merebut kembali kekuasaan setelah kalah pada pemilu 2023.
Hipkins mengusung agenda pengurangan biaya hidup bagi rumah tangga. Kebijakannya mencakup kunjungan dokter dan obat-obatan gratis serta pembatasan tarif angkutan umum.
Ia menyatakan yakin Partai Buruh dapat melampaui ekspektasi. Kampanyenya juga menampilkan sisi personal melalui candaan soal pakaian, kegemaran pada sausage roll, dan hobi mengerjakan pekerjaan rumah sendiri.
Tekanan bagi Pemerintah Luxon
Perdana Menteri Christopher Luxon memimpin Partai Nasional untuk mempertahankan kekuasaan lewat koalisi sayap kanan. Luxon menjanjikan tidak ada pajak baru jika ia kembali terpilih.
Ia juga berjanji mengejar lebih banyak perjanjian perdagangan bebas. Kepada AFP, Luxon menggambarkan dirinya sebagai “salesman super” bagi Selandia Baru.
Pemerintahan Luxon menghadapi tekanan dalam tiga tahun terakhir, termasuk dua upaya internal untuk menggulingkannya sebagai pemimpin Partai Nasional. Menjelang pemungutan suara, ia mengatakan tidak lagi memperhatikan hasil jajak pendapat.
“Tetaplah pada rencana yang sedang berjalan,” kata Luxon. “Jangan mengambil risiko dengan pemerintahan Buruh,” lanjutnya.
Biaya kebutuhan pokok yang tinggi dan tingkat pengangguran tertinggi dalam lebih dari satu dekade menjadi perhatian besar pemilih. Dampak perang di Timur Tengah serta kenaikan harga bahan bakar global turut menekan ekonomi yang bergantung pada perdagangan.
Di Wellington, biaya transportasi umum dan makanan menjadi keluhan yang banyak muncul. Dalam peta suara yang tipis, langkah partai kecil setelah penghitungan selesai dapat menentukan arah koalisi dan susunan pemerintahan baru.
