Myanmar menjadwalkan pemilu sela pada 4 April 2027 untuk mengisi 55 kursi parlemen yang kosong. Pemungutan suara ini akan digelar ketika sejumlah daerah masih menghadapi konflik bersenjata.
Jadwal itu diumumkan Komisi Pemilihan Umum Myanmar melalui surat kabar pemerintah Myanma Alinn pada Jumat, 6 November 2026. Pemilu sela menjadi agenda pemilihan pertama sejak pemilu nasional berakhir pada Januari 2026.
Sebagian daerah yang akan memilih sebelumnya tidak dapat mengikuti pemilu akibat situasi keamanan. Sedikitnya tujuh daerah pemilihan bahkan berada di kota-kota yang baru direbut kembali oleh militer dari kelompok bersenjata penentangnya.
Daerah pemilihan lainnya tersebar di tujuh negara bagian dan wilayah administratif yang masih terdampak konflik. Situasi itu membuat jangkauan pemungutan suara kali ini punya arti penting bagi agenda politik nasional.
Pembagian 55 Kursi
Dari total kursi yang diperebutkan, 34 kursi tersedia di majelis rendah. Majelis tinggi memiliki lima kursi kosong, sedangkan 16 kursi lain berada di parlemen tingkat negara bagian dan wilayah administratif.
Kekosongan kursi terjadi karena anggota parlemen terpilih kemudian diangkat menjadi menteri atau menerima posisi lain dalam pemerintahan. Karena itu, pemilu sela ditujukan untuk melengkapi perwakilan di sejumlah daerah pemilihan tersebut.
Parlemen nasional Myanmar terdiri atas 440 kursi majelis rendah dan 224 kursi majelis tinggi. Sebanyak 25 persen kursi di masing-masing majelis dialokasikan bagi anggota yang ditunjuk langsung oleh militer.
Peta Politik Diperkirakan Tidak Bergeser
Jumlah kursi yang diperebutkan diperkirakan belum cukup untuk mengubah dominasi USDP di parlemen nasional. Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan yang didukung militer itu bersama sekutunya meraih hampir 90 persen kursi dalam pemilu yang berakhir pada Januari 2026.
Namun, hasil pemilu sela tetap dapat memberi gambaran tentang dukungan masyarakat kepada partai-partai peserta. Penyelenggaraan pemungutan suara di wilayah yang sebelumnya tidak ikut memilih juga menjadi faktor yang diperhatikan.
Dampak Kudeta dan Konflik Berkepanjangan
Myanmar dilanda konflik sejak militer menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada 2021. Protes terhadap kudeta berkembang menjadi perlawanan bersenjata setelah aparat keamanan menggunakan kekuatan mematikan untuk membubarkan demonstrasi damai.
Konflik tersebut menyebar ke banyak wilayah dan turut membatasi pelaksanaan pemilu sebelumnya. Saat itu, pemungutan suara hanya dapat diselenggarakan di 263 dari total 330 wilayah administratif atau township.
Min Aung Hlaing, mantan panglima militer yang memimpin kudeta, dilantik sebagai presiden pada April 2026. Pemilu yang selesai pada Januari 2026 menuai kritik luas karena dinilai bertujuan memberikan legitimasi politik bagi kekuasaan militer.
Sejumlah partai oposisi utama sebelumnya diperintahkan untuk dibubarkan setelah menolak mengikuti proses pemilihan. NLD, partai yang pernah berkuasa di bawah kepemimpinan Suu Kyi, termasuk di antara partai yang tidak mengikuti proses tersebut.
