Kementerian Perhubungan mendorong peralihan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum massal untuk menekan emisi gas buang transportasi darat. Bus dan Bus Rapid Transit atau BRT menjadi moda yang disiapkan dalam strategi tersebut.
Pemerintah juga mengarahkan perpindahan angkutan penumpang dan barang ke kereta api. Langkah ini akan diperkuat melalui peningkatan layanan kereta api serta elektrifikasi perkeretaapian.
Strategi pengurangan emisi itu merupakan bagian dari Peta Jalan Dekarbonisasi Transportasi yang disusun Kemenhub. Dokumen tersebut dikerjakan bersama Pemerintah Inggris melalui program United Kingdom Partnering for Accelerated Climate Transitions atau UK PACT.
Sekretaris Jenderal Kemenhub Arif Toha mengatakan peta jalan itu ditujukan sebagai acuan bagi seluruh subsektor transportasi. Acuan tersebut dipakai untuk menyusun kebijakan, program kerja, dan aksi mitigasi emisi gas rumah kaca.
“Dengan telah diselesaikannya penyusunan peta jalan ini, saya berharap dapat dijadikan referensi bagi seluruh unit kerja dan masing-masing subsektor di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam menyusun kebijakan, program kerja, dan aksi mitigasi ke depan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,” kata Arif dalam keterangan resmi (3/11/2026). Pernyataan itu menegaskan bahwa dokumen tersebut diharapkan diterapkan dalam kerja setiap unit terkait.
Peta jalan disusun melalui inventarisasi emisi dan analisis pada setiap sektor transportasi. Isinya mencakup perhitungan potensi pengurangan emisi, target mitigasi, serta arah transisi energi untuk jangka menengah dan panjang.
Di sektor darat, Kemenhub juga menempatkan manajemen lalu lintas sebagai salah satu langkah pendukung. Pengaturan ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi perjalanan dan mengurangi emisi dari aktivitas transportasi.
Pelaksanaan kebijakan tidak hanya bertumpu pada perubahan pilihan moda masyarakat. Pemerintah perlu memastikan layanan angkutan umum dan kereta api terus diperkuat agar strategi peralihan dapat berjalan.
Arif menekankan penyusunan peta jalan tidak boleh berhenti sebagai dokumen kebijakan. Hasilnya harus masuk ke perencanaan dan pelaksanaan program masing-masing subsektor agar memberikan dampak nyata terhadap penurunan emisi.
“Implementasinya tentu memerlukan komitmen, koordinasi lintas subsektor, serta pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan agar target yang telah ditetapkan dapat diwujudkan secara nyata,” ucap Arif. Koordinasi antarsektor menjadi bagian penting karena cakupan peta jalan melampaui transportasi darat.
Selain moda darat, Peta Jalan Dekarbonisasi Transportasi mencakup sektor laut dan udara. Kemenhub juga menyiapkan panduan perhitungan emisi serta perangkat pendukung untuk memperkuat perencanaan dekarbonisasi.
Pelaksanaannya akan didukung oleh inventarisasi emisi dan sistem pemantauan, pelaporan, serta verifikasi. Sistem tersebut diperlukan untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan target mitigasi yang telah ditetapkan.
Peta jalan ini diharapkan memperkuat kontribusi sektor transportasi terhadap target penurunan emisi gas rumah kaca nasional. Dokumen tersebut juga diarahkan untuk mendukung pencapaian emisi nol bersih atau net zero emission pada 2060.
