Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menargetkan pembangunan TK di 14.000 desa yang hingga kini belum memiliki taman kanak-kanak. Target tersebut dijalankan sampai akhir 2026 sebagai bagian dari penguatan program Wajib Belajar 13 Tahun.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menilai pemerataan akses pendidikan anak usia dini perlu dipercepat. Ketimpangan jangkauan layanan masih terjadi meski sejumlah wilayah telah memiliki lebih dari satu TK dalam satu desa.
Abdul Mu’ti menyebut Jakarta, Lampung, dan sebagian wilayah Jawa Barat sebagai daerah yang sebagian besar desanya telah terjangkau layanan TK. Namun, data Kemendikdasmen masih mencatat 14.000 desa belum memiliki fasilitas tersebut.
“Meskipun kalau kita lihat di Jakarta, Lampung, atau mungkin Jawa Barat, sebagian besar desa sudah terjangkau bahkan satu desa memiliki beberapa TK, masih ada dalam data kami 14.000 desa yang belum memiliki taman kanak-kanak,” ujar Abdul Mu’ti. Pernyataan itu disampaikan dalam acara Finalisasi Dokumen Perencanaan dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Program Revitalisasi Satuan PAUD Angkatan ke-90 di Jakarta.
Revitalisasi dan Pengawasan Dana
Selain memperluas layanan, pemerintah menyalurkan dana revitalisasi untuk memperbaiki kondisi TK yang rusak. Abdul Mu’ti menegaskan dana bantuan harus digunakan sesuai ketentuan dan dikelola dengan integritas.
“Semua dana yang kita salurkan ini untuk memperbaiki TK yang rusak. Kami berharap agar semuanya dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berintegritas,” kata Mu’ti.
Pemerintah memberi fleksibilitas penggunaan anggaran revitalisasi sesuai kondisi masing-masing wilayah. Namun, penerima bantuan tetap wajib mematuhi administrasi dan menyusun laporan transparan apabila menghadapi kendala tak terduga, termasuk bencana alam.
Program Revitalisasi Satuan PAUD pada 2026 menyasar 19.940 sekolah. Jumlah itu terdiri atas 3.865 satuan pada jalur reguler dan 16.075 satuan melalui Alokasi Biaya Tambahan atau ABT.
Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan PNFI Gogot Suharwoto menyampaikan bahwa perjanjian kerja sama telah dilakukan dengan 17.267 sekolah PAUD. Nilai total kerja sama tersebut mencapai Rp 10,9 T.
Bantuan untuk Murid dan Guru TK
Kemendikdasmen juga mulai menyalurkan Program Indonesia Pintar kepada 888.000 murid TK pada 2026. Bantuan ini diprioritaskan bagi anak yang usianya menjelang masuk sekolah dasar.
Setiap murid penerima memperoleh Rp 450.000 per tahun. Tenaga pendidik TK juga mendapat dukungan melalui skema bantuan pendidikan.
Guru TK yang belum memiliki ijazah D4 atau S1 dapat mengikuti sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau atau RPL. Melalui program ini, guru memperoleh beasiswa Rp 3 juta per semester dan telah menjangkau 12.500 guru pada 2026.
Perluasan pembangunan TK dan revitalisasi satuan PAUD menjadi penting karena 95 persen PAUD di Indonesia dikelola pihak swasta. Program tersebut diposisikan sebagai dukungan pemerintah bagi masyarakat yang selama ini berperan besar menyediakan layanan pendidikan anak usia dini.
