Komisi Fatwa MUI Jawa Timur menuntaskan pembahasan 10 materi dalam Ijtima’ Ulama ke-III dengan kesepakatan penuh dari peserta. Forum itu digelar di Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Pacet, Mojokerto.
Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur KH. Sholihin Hasan, M.HI, menyebut semua materi telah dibahas hingga selesai. “Alhamdulillah, dari 10 materi yang dibahas di Ijtima’ Ulama ini, semuanya terbahas dan semuanya disepakati, 100% jadi,” ungkap KH. Sholihin.
Kesepakatan tersebut lahir melalui proses musyawarah para ulama se-Jawa Timur. Forum mengangkat tema “Meneguhkan Peran Fatwa Ulama dalam Menjawab Problematika Kebangsaan, Keagamaan, dan Kemasyarakatan”.
Pembahasan Ijtima’ Ulama berlangsung sejak 31 Oktober 2026 sampai forum ditutup. Agenda ini menempatkan fatwa sebagai upaya ulama merespons persoalan kebangsaan, keagamaan, dan kemasyarakatan.
Fatwa untuk Perlindungan Umat
KH. Sholihin menegaskan bahwa pembahasan dalam forum tidak memiliki orientasi politik. Menurut dia, produk hukum dan rekomendasi yang dibahas diarahkan untuk himayatul ummah atau perlindungan umat.
“Tidak ada niat kita, di dalam pembahasan ini yang orientasinya adalah politik, tidak ada. Kita semata-mata menjalankan himayatul ummah, kita semata-mata khidmat terhadap keilmuan kita,” tegasnya.
Penegasan tersebut menjadi bagian penting dari arah 10 kesepakatan yang dihasilkan forum. MUI Jawa Timur memandang kerja komisi fatwa sebagai pengabdian pada keilmuan sekaligus kebutuhan masyarakat.
Ketua Umum MUI Jawa Timur Prof. Dr. KH. Abd. Halim Soebahar, MA, meminta hasil mufakat itu diperjuangkan bersama. Ia menilai keputusan ulama melalui komisi fatwa mengikat seluruh pihak yang terlibat.
“Maka segala keputusan ulama melalui komisi fatwa, segala keputusan fatwa, ini mengikat kita bersama. Harus kita perjuangkan bersama,” kata Prof. Halim.
Sosialisasi Bersama Bakorwil
Setelah forum selesai, MUI Jawa Timur merencanakan sosialisasi hasil keputusan ke berbagai wilayah. Kegiatan ini disiapkan untuk mencegah kesalahpahaman masyarakat terhadap fatwa yang telah disepakati.
MUI Jawa Timur akan berkolaborasi dengan Badan Koordinasi Wilayah atau Bakorwil se-Jawa Timur dalam pelaksanaannya. Sasaran sosialisasi mencakup tokoh organisasi kemasyarakatan serta masyarakat di setiap daerah.
Prof. Halim menekankan bahwa MUI Jawa Timur hadir untuk memberikan kemaslahatan. Ia menegaskan fatwa tidak dimaksudkan sebagai jalan untuk menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
“MUI itu hadir dalam rangka memberikan kemaslahatan. MUI itu hadir bukan untuk menciptakan konflik,” terangnya.
Rencana sosialisasi melalui Bakorwil akan menjadi tahapan lanjutan setelah 10 materi disepakati. Penyampaian hasil forum diharapkan menjaga pemahaman masyarakat terhadap keputusan para ulama.
