Sekitar 300 kilometer jalan di Flores Timur masih dalam kondisi rusak parah. Pemerintah kabupaten menghadapi biaya perbaikan sekitar Rp2 miliar hingga Rp3 miliar per kilometer, angka yang sulit ditutup dari kapasitas fiskal daerah saat ini.
Kondisi itu ikut mendorong sejumlah kepala daerah di Nusa Tenggara Timur meminta pemerintah pusat menerapkan kebijakan afirmasi. Mereka menginginkan dana kompensasi dan pembagian transfer daerah yang lebih sesuai dengan kebutuhan wilayah kepulauan.
Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen mengatakan infrastruktur dasar menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat. Jalan, air bersih, dan jembatan membutuhkan dukungan anggaran besar agar pembangunan daerah tidak tertahan.
Doni juga merujuk pada angka sekitar Rp250 miliar yang disampaikan Bupati Malaka dalam pembahasan kebutuhan pembangunan. Menurutnya, nilai di kisaran itu sangat dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan infrastruktur di daerah.
Transfer Berkurang
Tekanan anggaran di Flores Timur bertambah setelah transfer pemerintah pusat pada tahun berjalan disebut berkurang hingga Rp147 miliar. Pengurangan tersebut mempersempit kemampuan pemerintah daerah membiayai program pembangunan dasar.
Kondisi fiskal yang terbatas berpotensi memengaruhi upaya penurunan kemiskinan ekstrem, stunting, dan pengangguran. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal juga membutuhkan dukungan anggaran yang cukup.
Doni, yang juga Koordinator Wilayah Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia untuk NTT, menilai Dana Alokasi Umum belum mencerminkan kebutuhan wilayah kepulauan. Ia menilai daerah dengan keuangan terbatas perlu diperlakukan berbeda dari daerah berpendapatan besar.
“Kita minta supaya ada afirmasi. Afirmasi kebijakan keuangan, afirmasi untuk keadilan fiskal bagi seluruh daerah dengan kapasitas fiskal rendah, dan terutama NTT, supaya ada dana kompensasi di situ.”
Desakan Perhitungan Baru
Kepala daerah NTT meminta porsi Dana Transfer Daerah diperbesar melalui formula yang lebih berimbang. Mereka menilai pengalokasian anggaran perlu memperhitungkan kemampuan pendapatan daerah, tantangan geografis, serta kebutuhan layanan publik.
Menurut Doni, pemerintah pusat masih menguasai porsi belanja yang besar. Sementara itu, daerah dengan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil kecil tetap harus memenuhi kebutuhan masyarakat yang luas.
“Penguasaan anggaran di pusat ini terlalu besar. Mestinya porsi untuk dijadikan transfer ke daerah lebih besar lagi dan juga ada perhitungan yang lebih adil di situ,” jelasnya.
Ia menilai prinsip keadilan dan keberimbangan fiskal perlu lebih terlihat dalam formula Dana Alokasi Umum. Prinsip tersebut tercantum dalam pengaturan hubungan keuangan pusat dan daerah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Pemda Didorong Memperkuat Basis Data
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni menyatakan mayoritas kabupaten di NTT memang memiliki kapasitas fiskal lemah. Ketergantungan terhadap transfer pusat masih lebih besar dibandingkan kemampuan mengumpulkan pendapatan asli daerah.
Fatoni meminta pemda melengkapi dan memperbarui data kondisi jalan, Indeks Kemahalan Konstruksi, kantong kemiskinan, serta jumlah peserta didik. Variabel tersebut digunakan dalam penetapan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
Pemda juga dapat mengejar Dana Insentif Fiskal melalui kinerja pengendalian inflasi, penurunan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, pertumbuhan ekonomi, dan efisiensi administrasi kependudukan. Peluang pendanaan lain tersedia dari belanja kementerian dan lembaga yang pada 2026 mencapai Rp1.337,9 triliun.
Untuk mengurangi ketergantungan pada APBD, daerah didorong menjajaki peran BUMD, BLUD, dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha. Skema itu dapat dipakai untuk proyek air bersih dan listrik, serta dilengkapi kerja sama dengan perusahaan dan lembaga filantropi.
