BNPB meminta gubernur, bupati, dan wali kota memastikan posko penanganan darurat bencana beroperasi selama 24 jam saat musim hujan. Langkah ini menjadi bagian dari peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologi lainnya.
Pemerintah daerah juga diminta memantau informasi cuaca serta peringatan dini secara berkala dari BMKG. Kesiapan penyampaian peringatan kepada masyarakat perlu dipastikan agar informasi risiko dapat diterima dengan cepat.
Imbauan tersebut tercantum dalam Surat Edaran BNPB Nomor 4 Tahun 2026 tentang langkah kesiapsiagaan menghadapi musim hujan 2026/2027. Surat edaran itu diterbitkan Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi pada 30 Oktober 2026.
Posko darurat diharapkan menjadi pusat koordinasi ketika terjadi keadaan darurat bencana. Pemerintah daerah perlu menyiapkan personel, peralatan, dan logistik agar penanganan dapat segera berjalan saat dibutuhkan.
Pemetaan Risiko di Daerah
Kepala daerah diminta segera menganalisis dan memetakan wilayah rawan bencana hidrometeorologi di daerah masing-masing. Hasil pemetaan itu perlu disebarluaskan melalui berbagai sarana komunikasi yang tersedia.
Informasi mengenai kawasan berisiko penting untuk mendukung kesiapan warga dan pemangku kepentingan setempat. Pemerintah daerah juga diminta memperkuat edukasi serta sosialisasi kesiapsiagaan berbasis komunitas.
Edukasi tersebut mencakup mekanisme evakuasi mandiri dan perlindungan bagi kelompok rentan. Upaya ini diarahkan agar masyarakat memiliki kesiapan menghadapi potensi ancaman bencana hidrometeorologi.
Dalam surat edaran itu, BNPB menekankan perlunya kerja sama lintas unsur dalam penanganan bencana. Unsur yang dilibatkan meliputi pemerintah, masyarakat, lembaga usaha, akademisi, dan media.
“Memperkuat koordinasi pentahelix (Pemerintah, Masyarakat, Lembaga Usaha, Akademisi, dan Media) serta memastikan kesiapan posko penanganan darurat bencana beroperasi selama 24 jam,” demikian bunyi surat edaran tersebut.
Kesiapan Infrastruktur dan Pendanaan
Pemerintah daerah juga diminta mengurangi potensi dampak bencana melalui penanganan infrastruktur fisik. Kegiatannya meliputi pembersihan saluran air, normalisasi sungai, pemeriksaan fasilitas pengendali banjir, serta perbaikan infrastruktur.
Apabila diperlukan, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penggunaan Dana Siap Pakai dengan menetapkan status keadaan darurat bencana. Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah yang disiapkan untuk mendukung kebutuhan penanganan darurat.
BNPB turut meminta pelaksanaan apel kesiapsiagaan untuk mengukur kondisi personel, peralatan, dan logistik. Apel tersebut diharapkan membantu daerah memastikan seluruh unsur penanganan siap bergerak.
Gubernur, bupati, dan wali kota melalui BPBD provinsi maupun kabupaten/kota juga diminta menyampaikan laporan perkembangan situasi dan kejadian secara berkala kepada BNPB. Pelaporan ini mencakup perkembangan kondisi serta kejadian bencana di wilayah masing-masing.
