Badan Gizi Nasional atau BGN mengaktivasi 953 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru yang tersebar di 34 provinsi. Penambahan dapur ini diproyeksikan memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis hingga sekitar 1,5 juta penerima manfaat.
Aktivasi tersebut tidak dilakukan sekaligus di seluruh wilayah. BGN menjalankannya secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kesiapan operasional masing-masing daerah.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan perluasan layanan menjadi sasaran utama dari pembukaan SPPG baru. “Aktivasi tersebut diproyeksikan dapat memperluas jangkauan program MBG hingga sekitar 1,5 juta penerima manfaat,” ujar Agustina dalam keterangan pers, Kamis (5/11/2026).
Jumlah 953 SPPG menunjukkan penambahan kapasitas layanan yang cukup besar dalam program MBG. Namun, setiap dapur tetap harus melewati penilaian kesiapan sebelum mulai menyalurkan makanan kepada masyarakat.
Kesiapan Dapur Menjadi Pertimbangan
BGN mengutamakan aspek kebermanfaatan dan kebutuhan calon penerima dalam proses aktivasi dapur. Pertimbangan itu membuat pembukaan SPPG di setiap wilayah dapat berlangsung pada waktu yang berbeda.
Kesiapan operasional mencakup fasilitas pendukung dan ketersediaan sumber daya manusia. Dapur yang aktif harus mampu memproduksi serta menyalurkan makanan sesuai standar tata kelola keamanan pangan.
Persyaratan higiene dan sanitasi juga menjadi bagian penting dalam operasional SPPG. Setiap dapur wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS.
Ketentuan tersebut diperlukan agar layanan pemenuhan gizi berjalan dengan standar yang sama di berbagai daerah. Dengan demikian, perluasan jumlah dapur tetap disertai perhatian terhadap kesiapan layanan dan keamanan pangan.
Aktivasi Melalui Sistem Tanpa Biaya
Agustina mengingatkan bahwa proses aktivasi SPPG berjalan melalui sistem dan tidak dipungut biaya. Masyarakat diminta waspada terhadap pihak yang mengatasnamakan BGN untuk meminta imbalan demi mempercepat pembukaan dapur.
“Pembukaan SPPG berjalan lewat sistem. Tidak ada pihak yang berwenang mengatasnamakan BGN untuk meminta imbalan,” tegasnya.
BGN meminta masyarakat menyimpan bukti dan melaporkannya kepada pihak berwajib apabila menemukan permintaan imbalan tersebut. Aktivasi SPPG akan terus dilakukan bertahap dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta kesiapan operasional di setiap daerah.
