BSU 2026 senilai Rp900 ribu dijadwalkan cair sekaligus pada November atau Desember 2026. Bantuan itu merupakan akumulasi Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan bagi pekerja atau buruh yang memenuhi ketentuan.
Penyaluran bantuan dilakukan melalui Bank Himbara dan PT Pos Indonesia (Persero). Pekerja perlu memastikan data kepesertaan serta informasi upahnya sesuai dengan catatan BPJS Ketenagakerjaan.
Syarat Utama Penerima
Penerima BSU harus berstatus warga negara Indonesia dan memiliki Nomor Induk Kependudukan atau NIK. Selain itu, pekerja atau buruh wajib tercatat sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Agustus 2026.
Batas gaji atau upah penerima paling banyak Rp3,5 juta per bulan, atau dapat mengikuti nilai UMP maupun UMK. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022.
Nilai upah yang dipakai sebagai dasar penetapan penerima adalah upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Data yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi rujukan dalam proses tersebut.
Komponen upah yang diperhitungkan mencakup upah pokok dan tunjangan tetap. Karena itu, pekerja perlu memperhatikan kesesuaian pelaporan data upah oleh perusahaan atau pemberi kerja.
Penyesuaian Batas Upah Daerah
Di wilayah dengan UMK lebih tinggi dari Rp3,5 juta, batas gaji penerima disesuaikan dengan nilai UMK. Angka tersebut dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Bagi pekerja di daerah yang tidak menetapkan UMK, batas upah mengacu pada UMP dengan mekanisme pembulatan yang sama. Skema ini membuat batas kelayakan penerima dapat berbeda sesuai wilayah tempat pekerja bekerja.
BSU tidak diberikan kepada aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini membatasi penerima bantuan pada pekerja atau buruh yang memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga daya beli pekerja atau buruh dan mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi. “Pemerintah ingin memastikan kebijakan ini dapat membantu pekerja/buruh memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, pemberian bantuan dilaksanakan sesuai persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan,” ujar Yassierli.
Informasi dan perkembangan BSU 2026 dapat dipantau melalui kanal resmi Kemnaker di bsu.kemnaker.go.id. Pengecekan perlu dilakukan melalui kanal resmi agar pekerja memperoleh informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
