BSU 2026 memberikan bantuan total Rp900.000 kepada pekerja yang memenuhi ketentuan. Dana itu merupakan alokasi Rp300.000 per bulan selama tiga bulan dan disalurkan sekaligus.
Pekerja dengan gaji paling banyak Rp3,5 juta per bulan masuk dalam sasaran utama program ini. Namun, batas penghasilan dapat berubah mengikuti upah minimum di wilayah tertentu.
Syarat dasar penerima
Calon penerima wajib berstatus sebagai Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan atau NIK. Pekerja juga harus menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
Kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu dasar penetapan calon penerima. Data upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dipakai untuk melihat batas penghasilan pekerja.
Komponen penghasilan yang dihitung tidak hanya gaji pokok. Tunjangan tetap juga masuk dalam perhitungan batas upah bagi calon penerima bantuan.
Batas upah menyesuaikan daerah
Patokan Rp3,5 juta tidak diterapkan sama persis di seluruh Indonesia. Pemerintah menyesuaikan batas atas penghasilan bagi pekerja di daerah dengan UMK lebih tinggi dari nominal tersebut.
Dalam kondisi itu, batas gaji penerima mengikuti nilai UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Daerah yang belum menetapkan UMK menggunakan UMP dengan mekanisme pembulatan yang sama.
Skema tersebut membuat plafon gaji penerima bersifat dinamis. Pekerja perlu memperhatikan besaran upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing.
Kelompok yang dikecualikan
Aparatur Sipil Negara tidak termasuk penerima BSU 2026. Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia juga dikecualikan dari program ini.
Pengecualian itu tetap berlaku meski seseorang memenuhi ketentuan penghasilan dan kepesertaan aktif. Bantuan ditujukan bagi pekerja atau buruh yang memenuhi seluruh kriteria dalam regulasi.
Aturan dan tujuan program
Ketentuan penyaluran bantuan tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Regulasi tersebut merupakan Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji atau Upah bagi Pekerja atau Buruh.
Permenaker itu ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada 28 Oktober 2026. Aturan tersebut langsung berlaku sejak tanggal pengundangan.
Pemerintah menempatkan program ini sebagai instrumen untuk menjaga daya beli pekerja sekaligus menopang keberlanjutan roda perekonomian nasional. Penyaluran sekaligus diharapkan memberi dampak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan pokok keluarga.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bantuan diberikan sesuai persyaratan yang berlaku. “Pemerintah ingin memastikan kebijakan ini dapat membantu pekerja/buruh memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, pemberian bantuan dilaksanakan sesuai persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan,” ujar Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker.
