BRIN menyoroti potensi paparan PM2,5 dari asap karhutla terhadap warga yang tinggal jauh dari lokasi kebakaran. Partikel polutan itu dapat bergerak di udara sehingga dampaknya tidak berhenti di sekitar titik api.
Risiko tersebut menjadi perhatian dalam kajian mengenai dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap kesehatan penduduk di Kalimantan. Kajian dilakukan oleh Marcellinus Mandira Budi Utomo dari Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN.
Penelitian itu memanfaatkan data satelit untuk memantau aktivitas kebakaran. Data tersebut lalu diintegrasikan dengan pemodelan atmosfer dan analisis kuantitatif.
Perkiraan konsentrasi PM2,5 menjadi bagian utama dalam pendekatan tersebut. Kajian juga memasukkan sebaran penduduk serta data mortalitas dasar untuk melihat kaitan kebakaran, kualitas udara, dan potensi dampak kesehatan.
Risiko Bukan Angka Kematian Aktual
Marcellinus menegaskan bahwa hasil pemodelan tidak boleh dimaknai sebagai angka kematian aktual akibat karhutla. Estimasi itu perlu dipahami dengan mempertimbangkan batasan metodologi yang digunakan.
Pemodelan juga tidak ditujukan untuk merekam seluruh dampak penderitaan yang dialami masyarakat. Fungsinya adalah menunjukkan potensi risiko kesehatan yang perlu diwaspadai ketika kebakaran terjadi.
“Informasi mengenai potensi dampak terhadap kesehatan masyarakat dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam memperkuat pemantauan kualitas udara, penyampaian peringatan dini, perlindungan kelompok rentan, dan kesiapan pelayanan kesehatan ketika kebakaran terjadi,” ujar Marcellinus.
Pernyataan itu disampaikan dalam Sharing Session Karhutla di Indonesia: Urun Rembug Akademik untuk Memahami Masalah dan Strategi Mengatasinya. Kegiatan tersebut digelar melalui kolaborasi Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN dengan Asosiasi Antropologi Indonesia.
Titik Panas Tidak Menentukan Jangkauan Asap
Data titik panas dapat membantu menunjukkan aktivitas kebakaran di suatu wilayah. Namun, asap dan partikel polutan dapat menyebar melampaui batas administrasi.
Situasi itu membuat daerah tanpa titik panas tetap berpotensi terdampak polusi udara dari kebakaran di wilayah lain. Pemantauan kebakaran dan kualitas udara karena itu perlu dilihat sebagai dua hal yang saling berkaitan.
Diskusi dalam forum tersebut juga membahas kaitan titik panas dengan wilayah adat dan kawasan yang memiliki izin pemanfaatan. Kasmita Widodo dari Badan Registrasi Wilayah Adat membandingkan data titik panas dengan wilayah adat yang telah terdaftar.
Perbandingan itu digunakan untuk melihat persebaran titik panas dalam konteks wilayah kelola masyarakat adat dan kawasan berizin. Namun, hasilnya tidak serta-merta membuktikan sebab kebakaran maupun menentukan pihak yang bertanggung jawab.
Kasmita memandang pengakuan wilayah adat dan penyatuan data dapat mendukung pengelolaan wilayah yang lebih tepat. Pendekatan ini penting dalam menghadapi perbedaan kondisi sosial serta tata kelola di berbagai daerah.
Muhammad Adib, Guru Besar Antropologi Ekologi Universitas Airlangga, menekankan perlunya pemahaman terhadap kondisi lokal. Ia menyoroti pengelolaan sumber daya bersama dan tata kelola air yang melibatkan masyarakat.
Menurutnya, pemantauan kebakaran dalam skala luas perlu berjalan bersama keterlibatan warga. Pengelolaan air di wilayah rawan kebakaran juga membutuhkan pembagian kewenangan yang jelas dan dukungan yang memadai.
Krystof Obidzinski dari European Forest Institute menyebut karhutla sebagai tantangan bagi agenda kehutanan Indonesia. Penanganannya berkaitan dengan target net sink karbon pada 2030, pemanfaatan hutan untuk berbagai kepentingan, serta kesiapan pencegahan dan penanggulangan.
