Pemerintah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2026 sebesar Rp 900.000 kepada pekerja yang memenuhi syarat. Dana tersebut merupakan bantuan Rp 300.000 per bulan untuk Oktober, November, dan Desember 2026 yang dibayarkan sekaligus.
Pekerja dapat memeriksa status penerimaan melalui laman BSU Kemnaker, layanan BPJS Ketenagakerjaan, aplikasi JMO, atau aplikasi PosPay. Pengecekan perlu dilakukan menggunakan data yang sesuai dengan identitas dan kepesertaan yang tercatat.
Cara Memeriksa Status Penerima
Melalui laman BSU Kemnaker, pekerja cukup membuka bsu.kemnaker.go.id lalu memilih menu Cek NIK. Masukkan 16 digit NIK, isi kode keamanan, kemudian tekan Cek Status untuk melihat hasilnya.
Pemeriksaan juga dapat dilakukan melalui akun BPJS Ketenagakerjaan bila layanan BSU tersedia. Sistem dapat meminta data seperti NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat e-mail, serta data rekening.
Pengguna aplikasi JMO dapat masuk ke akun, memilih menu Cek Eligibilitas Bantuan Subsidi Upah, lalu menekan Klik di Sini. Setelah data dilengkapi dan tombol Lanjutkan dipilih, sistem akan menampilkan hasil pengecekan.
Di aplikasi PosPay, pekerja dapat memilih ikon informasi pada halaman utama dan masuk ke layanan Kemnaker. Setelah memilih Bantuan Subsidi Upah Tahun 2026, masukkan NIK dan tekan Cek Status Penerima.
Syarat Utama Penerima
Penerima BSU 2026 harus merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan atau NIK. Calon penerima juga wajib terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
Batas gaji penerima pada umumnya paling banyak Rp 3.500.000 per bulan. Namun, batas tersebut dapat mengikuti UMK yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh bagi wilayah dengan UMK di atas angka itu.
Daerah yang tidak menetapkan UMK menggunakan UMP sebagai acuan dengan mekanisme pembulatan serupa. Gaji yang dipakai untuk penilaian merupakan upah terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan, meliputi upah pokok dan tunjangan tetap.
Contoh batas maksimal upah penerima mencakup Rp 5.800.000 di DKI Jakarta dan Rp 6.000.000 di Kabupaten serta Kota Bekasi. Batas di Kota Medan tercatat Rp 4.400.000, sedangkan Kota Surabaya sebesar Rp 5.300.000.
ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri tidak termasuk kelompok yang dapat menerima bantuan ini. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026.
Dasar Aturan Dan Kanal Penyaluran
Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 merupakan perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang pedoman subsidi gaji atau upah bagi pekerja dan buruh. Aturan ini ditetapkan serta diundangkan pada Rabu, 28 Oktober 2026, dan tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 732.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bantuan diberikan untuk membantu pekerja memenuhi kebutuhan hidup. “Pemerintah ingin memastikan kebijakan ini dapat membantu pekerja/buruh memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, pemberian bantuan dilaksanakan sesuai persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan,” kata Yassierli.
Penyaluran bantuan dilakukan melalui Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, BSI, serta PT Pos Indonesia. Penerima yang telah ditetapkan perlu memantau mekanisme pencairan melalui kanal resmi pemerintah dan memastikan rekening masih aktif.
