Ribka Haluk meminta pembangunan Papua dirancang berdasarkan kebutuhan nyata warga di tiap wilayah. Wakil Menteri Dalam Negeri itu menekankan bahwa rasa aman dan damai harus menjadi bagian utama dari hasil pembangunan.
Ia menilai pembangunan tidak cukup bila hanya berorientasi pada infrastruktur serta pertumbuhan ekonomi. Masyarakat Papua juga perlu mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan yang dapat dirasakan langsung.
Ribka menyampaikan pandangan tersebut dalam momentum peringatan Hari Pahlawan. Ia mengaitkan semangat kepahlawanan dengan pentingnya kebijakan yang memberi kesempatan kepada seluruh warga.
“Masyarakat Papua menginginkan ada perdamaian,” ujar Ribka dalam keterangannya. Menurutnya, kebutuhan akan suasana aman menjadi hal mendasar dalam aktivitas sehari-hari masyarakat.
Memahami Kondisi Setempat
Ribka menekankan perlunya pendekatan geokultural dalam menyusun kebijakan untuk Papua. Pemerintah tidak dapat menerapkan pola program yang sama pada semua wilayah.
Setiap daerah memiliki kondisi sosial, budaya, serta geografis yang berbeda. Keragaman suku, bahasa, adat istiadat, dan struktur sosial perlu diperhitungkan sejak tahap perencanaan.
Kawasan pegunungan memiliki tantangan yang tidak selalu sama dengan daerah pesisir atau kepulauan. Kondisi perkotaan dan perbatasan juga membutuhkan penanganan yang disesuaikan dengan persoalan di lapangan.
Masalah konektivitas, distribusi logistik, transportasi, dan layanan publik menjadi contoh kebutuhan yang berbeda antardaerah. Penyesuaian program diperlukan agar manfaat pembangunan dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.
Aspirasi Warga Jadi Dasar Kebijakan
Ribka menilai aspirasi masyarakat harus dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah. Penghimpunan masukan tidak boleh hanya menjadi formalitas dalam proses penyusunan rencana.
Pelibatan masyarakat juga dapat memperkuat penerimaan terhadap program yang dijalankan. Dengan begitu, warga memiliki ruang untuk ikut menentukan arah masa depan wilayahnya.
Pembangunan Papua, menurut Ribka, membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. TNI-Polri, tokoh adat, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat juga perlu mengambil bagian sesuai kapasitasnya.
“Kalau ini semua sudah terjadi, semua merasa bahwa sudah terwadahi, ada peran, ada kontribusi dari masing-masing sektor atau masing-masing stakeholders,” ungkapnya. Kolaborasi tersebut perlu dijaga dari proses perencanaan hingga program dilaksanakan.
Otonomi Khusus Dan Peran Pemda
Penguatan Otonomi Khusus Papua menjadi salah satu instrumen yang dinilai penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat koordinasi agar kebijakan afirmasi berjalan selaras.
Ribka menekankan pentingnya pemanfaatan kewenangan oleh pemerintah daerah. “Bagaimana kita memberikan visi kepada daerah, kewenangannya sudah ada, kemudian bagaimana pemanfaatannya, semua kembali pada Pemda. Ini menjadi titik pertama untuk perubahan pembangunan,” jelas Ribka.
Pendekatan inklusif diharapkan membuat kemajuan pembangunan tidak sekadar tampak pada proyek fisik. Masyarakat diharapkan dapat merasakan perdamaian, keamanan, serta kesejahteraan secara bersamaan.
