Dugaan penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian karena dapat beririsan dengan ketentuan makar dalam KUHP. Meski begitu, sebuah tindakan penyadapan belum otomatis memenuhi unsur makar tanpa pembuktian mengenai maksud dan tujuan akhirnya.
Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam perkara tersebut. Dugaan perbuatan yang disorot meliputi penyadapan ilegal, akses ilegal terhadap sistem elektronik, dan penghilangan barang bukti elektronik.
Empat nama yang disebut dalam perkara ini adalah mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, serta Irjen Pol Slamet Uliandi. Penanganan perkara perlu mengurai peran masing-masing pihak dan kaitannya dengan dugaan tindakan yang terjadi.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut perkara itu tidak dapat dilihat sebagai tindak pidana biasa. Penilaian tersebut muncul karena sasaran dugaan tindakan adalah kepala negara dan sejumlah pejabat negara.
“Kami juga berpendapat, apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar,” ujar Prasetyo Hadi. Pernyataan itu tetap menempatkan pembuktian hukum sebagai tahap penting dalam menentukan konstruksi pidananya.
Penyadapan dan Unsur Makar
Abdul Fickar Hadjar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, menjelaskan bahwa penyadapan presiden bisa masuk kategori makar dalam kondisi tertentu. Syarat utamanya adalah adanya tujuan akhir untuk membuat presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.
“Penyadapan presiden jika dimaksudkan (tujuan akhir) agar Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan bisa dikualifikasi sebagai makar,” kata Fickar. Dengan kata lain, penyidik harus menemukan bukti yang melampaui fakta adanya akses atau penyadapan tanpa kewenangan.
Fickar memandang makar sebagai tindakan merebut kekuasaan yang sah secara melawan hukum. Pergantian kekuasaan melalui pemilihan umum, menurutnya, merupakan “makar yang sah” karena berlangsung lewat mekanisme legal.
Penyadapan sendiri merupakan salah satu bentuk upaya paksa dalam penegakan hukum pidana. Proses itu harus mengikuti ketentuan hukum, termasuk melalui izin pengadilan sebagaimana penggeledahan, penyitaan, penyadapan, dan pemblokiran.
Apabila dilakukan tanpa izin pengadilan, penyadapan dapat dikategorikan sebagai tindakan ilegal. Namun, unsur tindak pidana makar baru perlu diuji melalui bukti tentang rencana atau tujuan merebut kekuasaan secara melawan hukum.
Tiga Bentuk Makar dalam KUHP
KUHP memuat tiga kelompok utama perbuatan makar. Ketiganya sama-sama memiliki ancaman berupa penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun.
- Makar terhadap presiden dan wakil presiden sebagaimana Pasal 191 KUHP, termasuk upaya membunuh atau membuat keduanya tidak dapat menjalankan pemerintahan.
- Makar untuk memisahkan sebagian wilayah Indonesia dari NKRI sebagaimana Pasal 192 KUHP.
- Makar untuk menggulingkan pemerintahan yang sah secara melawan hukum sebagaimana Pasal 193 hingga Pasal 195 KUHP.
Dalam kategori pemisahan wilayah, unsur yang perlu dibuktikan adalah maksud memisahkan bagian wilayah negara dari kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, makar untuk menggulingkan pemerintahan harus menunjukkan adanya upaya pengambilalihan kekuasaan secara ilegal.
Bukti yang Harus Dihubungkan
Pembuktian perkara makar memakai alat bukti yang sah seperti perkara pidana lain. Bukti itu dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, bukti lain, informasi atau dokumen elektronik, serta keterangan tersangka.
Setiap alat bukti harus saling berkaitan dan mengarah pada dugaan pengambilalihan kekuasaan secara melawan hukum. Penyidik juga perlu mengungkap siapa pihak yang diduga menggerakkan atau memerintahkan tindakan dalam perkara penyadapan tersebut.
Tujuan, peran tiap pihak, dan hubungan antarbukti akan menentukan arah konstruksi pidana perkara. Unsur-unsur itu menjadi pembeda antara dugaan penyadapan ilegal dan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai makar.
