Pemerintah dan DPR RI memastikan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Pengangkatan itu dijadwalkan berjalan bertahap mulai 1 Januari 2027.
Kebijakan ini menjangkau tenaga dari berbagai sektor pelayanan publik dan pelaksanaan teknis. Cakupannya meliputi guru, dosen, tenaga kesehatan, tenaga medis, petugas pemadam kebakaran, Satpol PP, tenaga teknis, serta tenaga pelaksana lapangan.
Kesepakatan tersebut lahir dalam rapat finalisasi di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta. Rapat berlangsung pada Jumat, 6 November 2026, dengan agenda penanganan persoalan status kepegawaian.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kebijakan peningkatan status kini diperluas. Langkah itu tidak hanya menyasar kelompok profesi tertentu, tetapi berbagai pekerja yang menjalankan fungsi layanan dan tugas pemerintahan.
Prasetyo Hadi menyampaikan keputusan yang telah diambil bersama DPR. “Hari ini, kita memutuskan bahwa PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu,” tegas Prasetyo Hadi.
Pengangkatan Dilakukan Bertahap
Perubahan status ini memberi kepastian arah kebijakan bagi pegawai yang sebelumnya berstatus paruh waktu. Namun, pemerintah tetap menerapkan proses pengangkatan secara bertahap sesuai rencana yang telah disusun.
Guru dan dosen menjadi dua kelompok profesi yang tercantum dalam kesepakatan. Tenaga kesehatan, tenaga medis, petugas pemadam kebakaran, personel Satpol PP, serta pekerja teknis juga masuk dalam daftar cakupan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut pembahasan dilakukan setelah DPR menerima berbagai aspirasi masyarakat. Aspirasi itu menyoroti status kepegawaian guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan tenaga pelaksana lainnya.
Dasco mengatakan pemerintah dan DPR membahas aspirasi tersebut satu per satu. Permintaan agar pegawai mendapat kesempatan mengikuti seleksi untuk menjadi PNS juga masuk dalam pembahasan.
Rencana Seleksi CPNS
Pegawai yang sudah diangkat sebagai PPPK penuh waktu akan mendapatkan kesempatan mengikuti Seleksi CPNS 2027. Pemerintah masih mempertimbangkan aturan khusus terkait persyaratan usia untuk bidang tertentu.
Pendaftaran CPNS direncanakan berlangsung pada November 2026. Pelaksanaannya akan mempertimbangkan kemampuan fiskal pemerintah.
Selain pengangkatan PPPK, kesepakatan juga memuat aturan bagi guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar dalam Dapodik. Masa kerja mereka diperpanjang apabila kontrak berakhir pada Desember 2026.
Guru di lingkungan Kementerian Agama dengan masa kontrak berakhir pada periode yang sama juga akan memperoleh perpanjangan. Ketentuan serupa berlaku untuk tenaga kesehatan dan tenaga medis.
DPR menyatakan tetap membuka ruang untuk menerima aspirasi terkait masalah kepegawaian. DPR juga akan melanjutkan kerja bersama pemerintah dalam menangani persoalan berbagai kelompok tenaga kerja.
