Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan pendidikan setingkat sekolah menengah atas atau sederajat. Penegasan itu muncul dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang mempersoalkan syarat pendidikan saat pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.
Di sisi lain, majelis hakim menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Putusan tersebut membuat Partai NasDem memilih belum menyampaikan sikap politik resmi dan memulai pendalaman di internal partai.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim mengatakan partainya masih mempelajari amar sekaligus pertimbangan putusan. NasDem juga menghimpun pandangan dari Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW di berbagai daerah sebelum membawa pembahasan ke tingkat pusat.
“NasDem sedang mendalami putusan MK, belum mengeluarkan statemen tentang itu,” kata Hermawi kepada wartawan, Jumat (9/10/2026). Keterangan itu disampaikan setelah MK memutus perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Putusan Perkara PHPU
Perkara ini berkaitan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau PHPU mengenai persyaratan pendidikan dalam pencalonan Gibran sebagai wakil presiden. Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026).
“Dalam pokok permohonan: menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” kata Suhartoyo. Meski demikian, majelis hakim juga menyampaikan penegasan mengenai bukti pendidikan yang menjadi bagian dari materi perkara.
Penegasan MK soal tidak ditemukannya bukti penyelesaian pendidikan SMA atau sederajat menjadi salah satu bagian yang dipelajari NasDem. Partai itu belum menjelaskan kesimpulan internal atas materi tersebut.
NasDem tidak langsung mengarahkan pembahasan pada satu pilihan politik tertentu. Partai memprioritaskan pengumpulan aspirasi pengurus wilayah agar pandangan yang masuk dapat dibahas bersama di tingkat pusat.
Pandangan DPW Dikumpulkan
Hermawi menyebut pendapat dari DPW masih beragam dan sedang dalam tahap penggodokan. Ia mengatakan hasil masukan itu akan menjadi bahan diskusi lanjutan bagi struktur pusat Partai NasDem.
“Kita sedang mengumpulkan pendapat-pendapat dari DPW (Dewan Pimpinan Wilayah), lalu kita akan diskusikan di tingkat pusat. Pendapatnya macam-macam dalam proses penggodokan, sabar,” tuturnya.
Belum ada rincian mengenai pandangan apa saja yang telah diterima dari pengurus daerah. Hermawi juga belum menyebut waktu pembahasan internal di tingkat pusat akan dilakukan.
Sejumlah pertanyaan kemudian mengarah pada kemungkinan tindak lanjut politik di DPR. Opsi yang ditanyakan mencakup pembentukan panitia khusus atau pansus serta penggunaan hak angket.
Hermawi turut mendapat pertanyaan mengenai peluang komunikasi NasDem dengan partai politik lain menyusul putusan tersebut. Namun, ia menegaskan partainya masih berada pada tahap menghimpun aspirasi dan menyusun pandangan internal.
Belum Ada Sikap soal Pemakzulan
Ketika ditanya mengenai dorongan dari pengurus daerah untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka, Hermawi belum memberikan penjelasan lebih jauh. “Hehe, nanti aja,” ujarnya singkat.
Respons itu menandakan NasDem belum mengumumkan posisi atas berbagai opsi politik yang muncul setelah putusan MK. Sikap resmi partai masih menunggu hasil pendalaman putusan dan pembahasan masukan DPW di tingkat pusat.
Hingga keterangan itu disampaikan, NasDem belum mengeluarkan pernyataan tentang langkah politik berikutnya. Pembahasan akan dilanjutkan setelah aspirasi pengurus wilayah terkumpul dan didiskusikan di internal partai.
