Hasto Kristiyanto menilai Gibran Rakabuming Raka tidak lagi memiliki legitimasi sebagai wakil presiden. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu mengaitkan penilaiannya dengan proses pencalonan dan sejumlah syarat kepemimpinan yang ia soroti.
Di tengah kritik tersebut, Hasto mengatakan dorongan publik untuk pemakzulan Gibran makin kuat. Menurut dia, kasus dugaan penyadapan menjadi faktor yang memperbesar tekanan politik.
Hasto menyebut dugaan penyadapan itu berkaitan dengan eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh penting lain. Isu itu kemudian ikut dibicarakan dalam komunikasi politik PDI Perjuangan dengan fraksi-fraksi DPR RI.
Sorotan Pada Proses Dan Persyaratan
Hasto menempatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 sebagai salah satu catatan penting. Ia juga mengangkat persoalan usia dan kelulusan dalam penilaiannya terhadap syarat kepemimpinan Gibran.
Menurut Hasto, terdapat tiga hal yang menjadi perhatian dalam perkara tersebut. Salah satu yang disampaikannya menyangkut pasal selundupan dan dokumen pendidikan Gibran.
“Kemudian yang ketiga, munculnya pasal selundupan untuk melakukan pemaksaan ketika Saudara Gibran Rakabuming tidak bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat sebagaimana temuan dari Mahkamah Konstitusi,” ujar dia. Hasto menyampaikan pernyataan itu sebagai dasar kritik terhadap legitimasi Gibran.
Ia berpandangan masalah yang disorot bukan hanya mengenai tahapan pencalonan. Menurutnya, pemenuhan persyaratan dasar untuk menjadi pemimpin juga berkaitan langsung dengan legitimasi jabatan.
“Tidak hanya proses dari Saudara Gibran yang cacat, tetapi juga syarat-syarat untuk menjadi pemimpin baik dari aspek usia maupun ijazah ternyata kan tidak dipenuhi,” kata Hasto. Ia menyatakan pandangan tersebut sambil menegaskan komunikasi antarfraksi tetap berlangsung.
Komunikasi Delapan Fraksi
Hasto mengatakan PDI Perjuangan terus berdialog dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR RI. Dialog itu dilakukan untuk membahas perkembangan desakan politik yang muncul di tengah perhatian terhadap dugaan penyadapan.
Ia menyebut komunikasi di antara delapan fraksi berjalan secara intensif. Meski begitu, Hasto tidak menjelaskan adanya hasil atau kesepakatan tertentu dari pembicaraan tersebut.
“PDI Perjuangan juga berdialog dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR RI,” kata Hasto. Ia menilai suara yang makin terkonsolidasi akan menjadi perhatian seluruh fraksi di parlemen.
Hasto juga menegaskan bahwa persoalan yang mencuat tidak dapat ditoleransi. “Yang jelas ini tidak bisa lagi ditolerir, ya,” ucapnya ketika membahas kelanjutan dialog politik di DPR RI.
