Donald Trump menilai tarif impor tetap diperlukan untuk menjaga perusahaan asing melanjutkan investasi dan pembangunan di Amerika Serikat. Pandangan itu disampaikan saat Partai Republik baru saja mengalami kekalahan besar dalam pemilihan paruh waktu.
Trump mengatakan pembatalan tarif justru dapat membuat investor asing menghentikan pembangunan mereka. Karena itu, ia memberi tanda bahwa pemerintahannya belum akan mengubah kebijakan tersebut.
“Jika kita batalkan tarifnya, mereka pasti akan kegirangan dan kemudian langsung menghentikan pembangunan mereka di sini,” kata Trump. Ucapan itu disampaikan kepada wartawan di Gedung Putih.
Tarif selama ini menjadi salah satu isu yang dikaitkan dengan lonjakan biaya hidup di Amerika Serikat. Meski begitu, pemerintah Trump melihat pungutan ini sebagai bagian dari strategi menjaga investasi dari luar negeri.
Menahan Barang Impor
Selain alasan investasi, Trump juga menghubungkan tarif dengan perlindungan pasar dalam negeri. Ia menyebut penghapusan tarif dapat membuka jalan bagi barang dari China, Jepang, dan Korea Selatan untuk membanjiri pasar Amerika Serikat.
Negara-negara tersebut merupakan bagian dari mitra dagang yang terdampak kebijakan tarif pemerintahan Trump. Uni Eropa juga masuk dalam kelompok mitra dagang yang disebut terkena kebijakan tersebut.
Pemerintahannya menetapkan tarif hingga 12,5 persen terhadap barang dari 60 mitra dagang Amerika Serikat. Aturan itu berlaku sebagai tarif umum atas barang impor dari negara yang tercakup dalam kebijakan.
Kebijakan tarif juga menyasar sektor tertentu secara khusus. Impor komoditas otomotif dan baja telah dikenai pungutan dalam skema tersebut.
Dengan cakupan mitra dagang yang luas, tarif menjadi bagian penting dari posisi Trump dalam menghadapi perdagangan luar negeri. Pemerintahannya berpendapat kebijakan itu dapat menahan arus impor sekaligus menjaga kegiatan investasi.
Agenda Partai Demokrat
Partai Demokrat, yang memenangkan pemilu pada Selasa (3/11), mengisyaratkan rencana untuk mendorong pencabutan tarif impor. Dorongan itu disebut akan diajukan setelah sesi sidang Kongres Amerika Serikat yang baru dimulai Januari 2027.
Rencana tersebut membuka perbedaan pandangan yang lebih jelas antara Demokrat dan pemerintahan Trump. Kedua pihak memiliki arah berbeda dalam menilai keberlanjutan kebijakan tarif.
Namun, usulan pencabutan melalui Kongres masih harus melalui proses legislasi. Trump tetap memiliki hak veto terhadap rancangan undang-undang yang diajukan Kongres.
Kewenangan itu dapat memengaruhi peluang setiap upaya untuk membatalkan tarif. Kekalahan Partai Republik tidak otomatis menghilangkan peran presiden dalam proses pembentukan kebijakan.
Untuk saat ini, Trump masih mempertahankan tarif sebagai alat untuk menjaga investasi asing dan membatasi lonjakan barang impor. Perdebatan mengenai pencabutan kebijakan tersebut diperkirakan menjadi salah satu agenda saat sesi Kongres baru berjalan.
